Hatta Rajasa Terima Pernyataan Sikap LPM

Ketua Umum LPM H Ade E Manurung SH saat menyerahkan Surat Pernyataan pada Hatta Rajasa sebagai dukungan Capres - Cawapres 2014

Prabowo - Hatta Rajasa Deklarasi Capres Cawapres

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang didukung 6 Parpol siap menangkan Pilpres 9 Juli 2014 yang segera digelar

Demo LMP

Masa LMP Geruduk MK minta MK berlaku jujur dan adil

DEMO DAMAI KPU

Pemerintah DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Timur siap mendukung BNN dalam upaya memerangi penyalahgunaan Narkotika dan zat adektif lainya

LASKAR MERAH PUTIH DUKUNG KPU TETAP NETRAL DAN TANPA TEKANAN ASING

Pemerintah DKI Jakarta melalui DInas Pariwisata dan Kebudayaan menyediakan Bus Wisata Gratis untuk berkeliling di Kota Tua dan Monas

Mukti Ali Raja : Manajemen Persija Jakarta Harus Bebenah

JAKARTA - Mantan Penjaga Gawang Persija Jakarta, Mukti Ali Raja mengatakan sedih menyaksikan tim Macan Kemayoran tidak lolos putaran delapan besar kompetisi ISL musim 2014. Mukti meminta agar manajemen Persija Jakarta perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk mengejar target juara di kompetisi musim 2015. Pembenahan manajemen ini dilakukan sebagai efek dari kegagalan tim.   

"Jangan hanya pelatih yang dievaluasi, tapi manjemen juga harus bebenah besar-besaran. Dulu, Persija itu menjadi acuan setiap pemain setelah timnas. Mereka berjuang keras untuk bisa bergabung ke Persija, tapi sekarang terpuruk. Sedih," ujar Mukti Ali Raja. Mukti, yang musim ini memperkuat klub Persita Tangerang mengatakan pembenahan  manajemen itu salah satunya pada rekrutmen pemain. Mukti menyoroti kecerobohan manajemen dalam mengambil pemain asing yang dinilai tidak mencerminkan kelas  tim Macan Kemayoran. Perekrutan duo striker asing Ivan Bosnjak dan Zelimir Terkes ini dianggap gagal. Dua asing ini sama sekali tidak bisa memberikan kontribusi terhadap klub.

"Perekrutan asing kemarin itu gagal karena sudah nggak punya pilihan. Karena terjepit waktu sehingga yang ada diambil. Hasilnya sama sekali tidak memuaskan," ujarnya.

Mukti menyadari faktor finansial menjadi hal berpengaruh dalam membentuk tim tangguh yang bisa mempersembahkan trophy. Akan tetapi, finansial bukan satu-satunya komponen yang menentukan keberhasilan klub.

"Memang untuk mendapat materi pemain berkualitas itu butuh dukungan finansial. Kalau zaman dulu masih era APBD, pemain berapapun diambil, sekarang manajemen perlu melakukan terobosan untuk mensiasati itu semua," ujarnya.

Terkait dengan rencana pemboyongan kembali Bambang Pamungkas sebagai ikon Persija yang saat ini memperkuat Pelita Bandung Raya (PBR), Mukti mengatakan itu pilihan tepat.

Bepe, julukan Bambang Pamungkas dinilai sebagai pemain 'tua' yang masih menunjukkan kualitasnya sebagai pemain besar. Dalam satu musim tidak bertanding, Bepe masih bisa produktif. "Bepe masih bisa membuktikan kalau dirinya belum habis Dan itu sangat bagus jika ditarik kembali ke Persija Jakarta," ujarnya.

Forkip Memantau Mengawasi Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA, BM.com - Badan atau lembaga publik harus mempublikasikan laporan keuangan mereka dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, selama tidak menyangkut rahasia negara. LSM pun harus membuka info serupa selama dia menerima/mengelola dana dari pemerintah/donor dari luar negeri tanpa diminta oleh masyarakat. 

Seyogyanya laporan tersebut dipublikasikan guna menunjukkan kinerja/itikad yang baik yang akan direspon oleh masyarakat nantinya, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas bantuan yang telah mereka berikan dan menimbul aspek kepercayaan terhadap lembaga tersebut, demikian kata Alan Bernadie Presidium Forkip (Forum Keterbukaan Informasi Publik) kemarin, saat jumpa pers di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan, yang dihadiri Leonard Paguyuban Masyarakat Pemerhati Indonesia, Wahyu Hidayat Presidium Forkip Jakarta.

Alan Bernadie mengatakan, kiprah "Migran Care" selama ini kita ketahui yang bekerja di luar negeri. Mereka membantu para tenaga kerja kita terancam hukuman mati di negeri orang sana, mereka melakukan advokasi dan pengumpulan donasi bagi mereka, namun ini bukan menjadi  legitimasi untuk mereka tidak mempublikasikan anggaran tahunan.  Mereka harus  terbuka kepada kita, untuk kita lihat berapa dana bantuan dari pemerintah/luar negeri.

Donasi dari dalam atau dari luar atau bantuan dari donatur siapa  dan digunakan untuk apa saja. Hal inilah yang menghindarkan isu-isu sentimen jika hal tersebut mereka lakukan dan menimbulkan gelombang donasi yang baru atas kepercayaan kiprah kerja mereka. Namun jika hal tersebut tidak mereka lakukan, takutnya ada penyalahgunaan penggunaan anggaran yang dipercayakan pada mereka, dan nantinya mengganggu kepercayaan masyarakat dan kiprah kerja mereka dalam advokasi buruh jadi ternganggu oleh hal -hal semacam ini, ujar Alan kepada BM com.   (Yudi)

Ulang Tahun ke-48 PT. Sritek Mewujudkan Harapan Bangsa

JAKARTA, BM.COM - Pertama kalinya hari ulang tahun ke-48 PT. Sritek tanpa kehadiran Pendiri Perusahaan Raksasa Tekstil H.M Lukminto yang meninggal dunia Febuari 2014 silam. Namun agenda akbar yang dipusatkan di Diamond Solo Convention Center kemarin dengan mengusung tema 48 Tahun Sritek Mewujudkan Harapan Bangsa.

Momen tersebut menunjukkan pencapaian sekaligus inovasi yang dilakukan Sritek group menuju perusahaan tekstil dan garmen yang kuat, serta makin terintegrasi dari hulu ke hilir.

Perjalanan Sritek hingga usia ke-48 bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah, karena hal itu merupakan refleksi dari perjalanan kehidupan Alm H.M.Lukminto. Terbukti Sritek Group yang saat ini telah berkembang pesat merupakan rintisan dari perjalanan Alm H.M Lukminto dalam mewujudkan visinya sangat besar dan tiada akhir, demikian ujar Iwan Setiawan Lukminto Direktur Utama PT. Sritek dalam sambutannya pada Hari Ulang Tahun yang dihadiri oleh Tanri Abeng, Jendral (Purn) Ryamizard Ryacudu,  Jenderal (Purn) Wiranto, Harmoko, Oetoyo Oesman.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, "Untuk menerjemahkan pesan Alm H.M Lukminto, kami membentuk sebuah yayasan bernama Yayasan Sri Bakti Abadi.  Yayasan ini fokus dan bergerak di bidang sosial untuk memajukan pendidikan dan pelestarian lingkungan.

Penelitian serta pengembangan produk terus dilakukan demi menghasilkan berbagai ragam produk tekstil dan garmen. Hal itu diwujudkan menjadi suatu brand  kebanggaan  yaitu  SRX,     berupa pembuatan seragam anti radiasi yang disebut CBRN (Chemical Biological Radiological Nuclear) Ransel, dan Integrated Personal Protection ( IPP) Set.

Kami selalu bertindak inovatif dalam menerobos pasar baru, menciptakan produk baru serta dengan menggunakan cara atau sistem yang baru. Saat ini kami telah berhasil memasarkan produk-produk benang, kain mentah, kain jadi dan garmen yang berupa fashion dan seragam militer di lebih dari 50 negara.'' jelasnya.(Yudi)

LPPNRI Mendukung Pemerintahan Yang Sah

JAKARTA, BM – Sejak KPU telah mengumumkan rekapitulasi suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dari 33 provinsi dan luar negeri, Selasa 22 Juli 2014 lalu, yang menghasilkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh suara 53,5 % dan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 46,85 %.

LPPNRI sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, karena KPU telah memilih putra-putra terbaik bangsa yang pada pemilu presiden tahun ini diikuti dua pasangan. Pasangan pertama ditempati Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kemudian Nomor Urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Mereka adalah putra terbaik bangsa", demikian ujar Ir. Eko Soetikno Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia.

Eko   Soetikno   menekankan   bahwa,   LPPNRI   akan   mendukung siapapun nantinya presiden dan wakil presiden terpilih secara sah. Sebagai Ketua Umum DPN LPPNRI, Eko Soetikno memberikan hak demokrasi kepada semua anggota dan para pengurus di LPPNRI untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing.

LPPNRI bersifat independen dan harus mengutamakan netralitas. Saya sebagai Ketua Umum LPPNRI tidak mengarahkan jajaran pengurus dan anggota untuk mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden. Biarkan mereka menentukan pilihannya sendiri," kata Eko Soetikno.

Namun Eko Soetikno menyampaikan harapan-harapan kepada pemerintahan baru kelak. Apa saja harapan tersebut, berikut petikan wawancara dengan pria kelahiran Jombang 4 April 1959 ini di ruang kerjanya.
Bagaimana kiprah LPPNRI memasuki usianya ke-8 tahun dalam menekan terjadinya penyimpangan yang dilakukan penyelenggara negara? - Selama kurun waktu berdirinya Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), yang saat ini usianya memasuki delapan tahun, langkah pertama yang kami lakukan adalah penataan tingkat gress root atau tingkat dasar keanggotaan. Kedua, untuk program jangka menengah, dilakukan penataan kelembagaan. Ketiga, menyiapkan program jangka panjang, yaitu bagaimana keberadaan LPPNRI yang telah dilindungi oleh suatu peraturan dan undang-undang bisa berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi ini. Tujuannya, agar kadar penyimpangan di birokrasi setiap tahun harus menurun. Kita bahkan selalu memberikan peringatan berulang-ulang, bahwa harapan kita 25 tahun akan datang, negara ini sudah bebas dari penyimpangan-penyimpangan, sehingga bisa dinikmati anak cucu kita. Memang tidak mungkin penyimpangan itu hilang sampai nol. Di negara-negara maju pun sulit menghapus kadar penyimpangan di lembaga birokrasinya.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah dilaksanakan tanggal 9 Juli 2014. Bagaimana Anda melihat dua pasangan colon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan KPU? - Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada KPU. Kenapa? Karena KPU sudah memilih putra-putra bangsa yang terbaik yang tahun ini diikuti oleh dua pasangan. Pasangan pertama ditempati Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kemudian Nomor Urut 2 pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Mereka adalah putra terbaik bangsa. Maksud kami, jangan ada apriori dari tim sukses Prabowo-Hatta dan tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, untuk kepada kedua anak bangsa yang baik ini. Kalau tidak baik, mana bisa dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi kita dukung semuanya. Nanti yang punya suara bulat, itu adalah suara rakyat.

Rakyat dan bangsa ini nanti mau memilih siapa, itu yang harus kita dukung. LPPNRI akan mendukung betul-betul pemerintahan yang sah. Dan sekarang kita bersifat independen, dan harus mengutamakan netralitas. Sebagai Ketua Umum LPPNRI, saya juga harus mensikapi bahwa semua anggota LPPNRI punya hak suara politik. Saya tidak ingin mengarahkan anggota LPPNRI untuk mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden. Biarkan mereka menentukan pilihannya sendiri.

Harapan LPPNRI kepada presiden dan wakil presiden terpilih? - Harapan kami, pertama pemerintahan dan kabinet baru yang terbentuk nantinya, terutama gerbong   pemerintahan, kami memohon agar dibakukan untuk pengelola wilayah perbatasan nasional. Jadi, batas-batas wilayah itu harus dibakukan, dan jangan sampai goyah. Kemudian pengelola wilayah perbatasan nasional ini nanti dipecah-pecah lagi    menjadi pengelola wilayah perbatasan regional, yang ada di tingkat provinsi.  Karena wilayah perbatasan regional inilah yang berbenturan langsung dengan negara tetangga.

Harus ada desakan pula ke hukum internasional? - Ya, pertama, pemerintah baru nantinya harus membakukan wilayah perbatasan Indonesia di hukum inter¬nasional. Kemungkinan besar harus minta dukungan dari PBB untuk kemudian dibakukan di Den Haag karena hukum kita semuanya ada di Den Haag. Kedua jangan dulu mengatakan kita memakmurkan rakyat yang ada. Tapi bakukan dulu alutsista yang ada di Indonesia. Kalau toh kita ingin memakmurkan rakyat, pemerintah harus memberikan perlindungan keamanan kepada rakyat, agar me¬reka bisa tidur nyenyak, dan melakukan aktivitas dengan leluasa.

Kemarin saya sudah berulang kali menuntut kepada pemerintahan sebelumnya, pertama alutsista itu minimal kita punya 50 skuadron pesawat tempur. Tentunya pesawat tempur yang baik atau layak untuk terbang. Kemudian, minimal kita harus memiliki 15 kapal selam. Sekarang ada tiga kapal selam, tapi kondisinya bagaimana? Nah, tambahan alutsista ini sebagai sarana penjagaan keamanan negara kita, supaya anak cucu kita nanti bisa tidur nyenyak. Negara ini memang harus memikirkan bagaimana rakyatnya makmur, bisa makan kenyang, dan mendapatkan pakaian utuh dan lengkap. Jadi, sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan utama rakyat, harus direalisasikan pula oleh pemerintahan yang baru. Pemerintah yang baru juga harus memberikan pemerataan pembangunan kepada semua daerah. Supaya tidak ada perbedaan seperti yang kita lihat sekarang. Misalnya, membangun sarana transportasi seperti jalan tol, sehingga harga-harga antar daerah bisa balance. Antara harga di Jawa dengan luar Jawa seperti di Papua, di Aceh bisa balance. Kalaupun ada selisih harga, namun tidak terlalu timpang.

Bagaimana Anda melihat perkembangan otonomi daerah agar terjadi sinkronisasi antara pusat dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten dan kota? - Jadi sebenarnya otonomi daerah ini premature. Jadi harusnya wadahnya dulu, tempatnya dulu yang dipersiapkan. Kita cari wadah yang besar agar bisa menampung aspirasi dari daerah. Tapi, kalau wadahnya kecil, ya bisa tumpah. Saya berharap kepada pemerintahan yang baru untuk segera membakukan pemilihan gubernur dipilih oleh anggota dewan saja. Sehingga keberadaan gubernur adalah sebagai mediasi antara pemerintah daerah tingkat II dengan pusat.  Beliau selaku mediatornya.

Kalau sekarang, pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota, sama-sama dipilih oleh rakyat, sehingga tidak bisa dipecat oleh gubernur. Karena itu, otonomi daerah harus dibuatkan payung hukum yang bagus. Kemarin, di pemerintahan SBY, memang sudah dibuat payung hukum yang melindungi terkait otonomi daerah. Jadi untuk otonomi daerah harus dibuatkan payung hukum yang baik sehingga persatuan dan kesatuan bangsa ini dan NKRI harga mati bagi semuanya.

Kemudian, terkait anggaran negara, saya mengimbau jangan dibuang kepada hal-hal yang tidak terlalu memberikan manfaat kepada rakyat. Lebih baik dimanfaatkan untuk keperluan yang bermanfaat lainnya.
Berdasarkan temuan-temuan LPPNRI, apa yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oknum penyelenggara negara?

Pertama, parpol tidak punya uang. Jadi "jagoannya" parpol itulah yang diharapkan menjadi sumber pendapatan parpol. Ya, kalau kadernya jadi kepala daerah, jadi anggota dewan, ini diharapkan sumber pendapatan daripada parpol itu sendiri. Makanya, anggota dewan harganya mahal. Apalagi kepala daerah, baik walikota, bupati, maupun gubernur. Ibaratnya jika dalam bisnis, tidak ada kita beli beras Rp. 10 ribu, nanti kita jual Rp 1.000. Jadi tidak bisa kita beli mahal, kemudian kita jual murah.

Yang paling utama adalah saya berharap kepada pemerintah yang akan datang, tolong alokasikan dana untuk parpol. Sehingga nanti yang menjadi dewan, yang nanti menjadi kepala daerah, tidak menjadi sapi perah parpol itu sendiri. Supaya betul-betul berjalan apa adanya, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita harapkan ke depan, putra-putra bangsa yang menjadi pemimpin atau pejabat di negeri ini, merupakan orang-orang pilihan. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa.

Menurut Anda, bagaimana pemilihan menteri-menteri yang duduk di kabinet baru? - Untuk saat ini tidak bisa kita elakkan. Wakil dari parpol pasti masuk. Tetapi harusnya, yang baik kita katakan baik. Yang jelek jangan dipakai. Seperti pemerintahan Pak Soeharto, orang-orangnya benar-benar profesional, betul-betul dipilih dari karier. Jadi, kalau bisa kementerian tertentu, yang tidak ada hubungannya dengan masalah politik, tolong diambil dari jenjang karier yang baik. Seperti Pekerjaan Umum. Itu kalau ujug-ujug diambil dari orang parpol yang tidak tahu utara selatan kan bingung. Jadi, itu harus dari jenjang karier yang baik. Contoh lain Menteri ESDM, karena mengurusi pertambangan dan energi, orangnya harus betul-betul dari karier.

Para menteri harus mewakili dari Sabang sampai Merauke ya? - Indonesia dibagi menjadi wilayah timur, tengah, dan barat. Kalau toh dari wilayah timur diambil empat orang, dari wilayah tengah mewakili empat orang, dan barat diambil empat orang, sudah 12 orang. Masih banyak sisa menteri yang kosong. Masih ada sekitar 25 lagi. Nah, ini lah yang harus diporsikan. Oh ya dari wilayah timur untuk mewakili suara beliau untuk mendongkrak kesejahteraan yang ada di wilayahnya bisa terakomodir dengan baik di pemerintahan. Supaya di sana ada suara-suara rakyat yang ditampung. Apalagi sekarang sudah ada Dewan Perwakilan Daerah. (Lucky.S, SE)

Komisi B DPRD Kota Bekasi Sidak Pembangunan AMPB Diduga Tidak Memiliki Ijin

BEKASI, BM -  Kamis (09/10) lalu H. Maryadi, S.Sos Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar, melakukan sidak terhadap pembangunan Apartemen Metropolitan Park Bekasi (AMPB) yang berlokasi di Telaga Mas Bekasi Utara Kota Bekasi. Dari hasil Sidak tersebut Wakil Ketua Komisi B merekomendasikan, bahwa Apartemen Metropolitan Park Bekasi harus diberhentikan pembangunannya karena diduga tidak memiliki ijin. Ijin tersebut diantaranya adalah ijin lokasi dari warga melalui RT dan RW serta kelurahan setempat.

”Pembangunan apartemen AMPB ini untuk sementara dihentikan sebelum ijin-ijinnya dilengkapi, seperti ijin prinsip mendirikan bangunan dan ijin dari RT dan RW serta kelurahan setempat, apabila pembangunan AMPB terus berjalan sementara ijin-ijinnya belum ada, maka Wakil Ketua Komisi B merekomendasikan pihak eksekutif untuk menghentikan pembangunan apartemen itu,” kata H. Maryadi, S.Sos.

Selanjutnya masih menurut H. Maryadi, S.Sos yang bertangan dingin berhati mulia, tegas dalam mengambil tindakan mengatakan, bahwa Komisi B selanjutnya akan melakukan rapat komisi yang agendanya untuk memanggil pengembang AMPB, menanyakan kelengkapan perijinan pembangunan apartemen tersebut. Dari hasil rapat itu bisa dijadikan rekomendasi kepada pihak eksekutif melalui dinas terkait mengenai status apakah harus dihentikan atau diteruskan pembangunan AMPB itu, ujarnya mengakhiri konfirmasinya dengan wartawan BM. (Suherlan, SH, Yamamoto.S, SH)


Perubahan Kurikulum 2013 Sukses Berarti Perubahan

SUKABUMI, BM - "Buatlah perubahan lebih awal sebelum perubahan itu dipaksakan kepadamu". Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan wawasan potensial guru di bidang kurikulum yang berbasis kompetensi (KBK), maka kemampuan potensial guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Dalam implementasi Kurikulum 2013, untuk meningkatkan mutu pendidikan diharapkan adanya perubahan pendidikan dan sikap tentang kependidikan terhadap tugas yang diadakan dengan mefokuskan pelatihan dalam bidang pendidikan diantaranya pelaksanaan sistem pembinaan profesional tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah, pengawas sekolah SD (kelas 1 s/d kelas 4) dan SMP.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan diharapkan adanya perubahan kurikulum tahun 2013 dan sikap pendidikan serta tenaga kependidikan terhadap tugas, bahwa pendidik (satuan pendidikan dasar dan menengah) dapat menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Menurut Wakasek Kurikulum SMP Negeri 1 Sukalarang, Akhmad Apandi, M.Pd, "Dengan adanya kurikulum 2013, apabila siswa memperoleh nilai C sekian, mungkin tidak akan naik dan diadakan remedial disesuaikan dengan kkm sekolah. Siswa SMPN Sukalarang Alhamdulillah nilainya standar, nilai ulangan-ulangan harian ada peningkatan dari KTSP tahun 2006. Kurikulum 2013 diterapkan di kelas VII dan VIII, Alhamdulillah siswa/siswi kami mata pelajaran akademiknya bagus, hasil lomba keagamaan mencapai tingkat kecamatan Kabupaten Sukabumi, pelajaran Bahasa Sunda dan matematika lolos ke tingkat propinsi. Diharapkan dengan adanya kurikulum 2013 ini siswa lebih semangat untuk belajar dan percaya diri dalam menggapai cita-cita di masa depan" pungkasnya. (e3/iq)

Penolakan Faham ISIS Di Wilayah Hukum Polsek Cisaat

SUKABUMI, BM - Faham ISIS yang mengancam ideologi bangsa saat ini gencar menteror bangsa-bangsa di dunia umumnya dan khususnya bangsa Indonesia, sontak membuat POLRI, TNI dan aparat kecamatan serta Desa/Kelurahan siap siaga untuk pengamanan serta penolakan faham ISIS tersebut. Kapolsek Cisaat dan Danramil Cisaat Kabupaten Sukabumi mengadakan sosialisasi penolakan ISIS di wilayah hukum Polsek Cisaat. Sosialisasi ini dikomandoi Kapolsek Cisaat dengan "Gebyar Heboh Sejagat Penolakan ISIS", ini perlu penolakan sesuai aturan seperti halnya negara tetangga yaitu Malaysia.

Menurut Kapolsek Cisaat, Kompol Sumarta Setiadi, SH, MH didampingi Pamuji (mewakili Danramil Cisaat) mengatakan, "Di Malaysia ada peraturan jangankan sudah mulai teror, orang baru berkumpul dan merumuskan berniat untuk jahat langsung ditangkap. Harus jelas dulu aturannya dan bila melanggar akan dijerat dengan undang-undang dan pasal 169 yaitu barang siapa berserikat dan berkumpul memprakarsai kejahatan/berkomplot bisa di hukum selama 5 tahun penjara.

Kalau negara segera melindungi segenap bangsanya menurut saya, harus ada pergantian undang-undang yaitu dengan Perbup, kalau itu sudah ada dituangkan dalam lembaran negara jelas kategorinya diadakan rapat umum berkaitan dengan ISIS berapa ancaman hukumannya, yang naikan bendera berapa, yang membaiat di di mesjid berapa, yang mencari keanggotaanya berapa, di tambah yang mencari dana berapa, tinggal tangkap saja sambil menunggu terbit payung hukum untuk memberantas ISIS.

Dengan sosialisasi ini diharapkan tidak ada warga khususnya di Kecamatan Cisaat yang melibatkan dirinya di dalam ISIS, dan bagaimana tindakannya untuk segera melaporkan ke Muspika, Camat, Danramil dan Polsek serta stafnya. Sasaran kita pada kegiatan-kegiatan terutama pertemuan di masjid yang jauh dari pantauan atau terpencil, kita akan segera datangi kegiatan tersebut dan memubarkan langsung apabila terlibat. Apabila mereka melawan, walaupun belum ada payung hukum pembubaran namun ada pasal cadangan yaitu pasal 212 barang siapa melakukan perlawanan kepada alat negara yang sedang melaksanakan perintah bisa kena hukuman penjara selama 5 tahun".

Tambah Kapolsek, sosialisasi di Kecamatan Cisaat ini kewajiban tingkat kecamatan di tingkat desa, di ke-RWan dan Kadus yang berperan menjadi mata-mata pusat informasi masing-masing daerah berperan sangat penting. (e3)

Tupoksi Pengendali Manajemen Pendidikan

SUKABUMI, BM - Kadisdik dan Kebudayaan Kota Sukabumi Drs. Dudi Fathul Jawad, M.Pd saat wawancara dengan BM mengatakan, "Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan berita metro yang selalu mengawal kita dalam pembangunan dan pemerintahan Kota Sukabumi, salah satunya adalah di dunia pendidikan. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana mengolah pendidikan atau manajemen pendidikan, kita tentu bermuara kepada fasal-fasal. Yang pertama bagaimana kurikulum bisa baik, kedua kegiatan kesiswaannya, ketiga mutu gurunya, dan yang keempat sarana prasarana. Jadi empat poin itu yang mendukung tentang bagaimana terukurnya dunia pendidikan di masa yang akan datang.

Keempat poin itu menjadi sasaran di dalam pengolahan Dinas Pendidikan, tentu seluruh pimpinan mulai kepala dinas bagian, sekretaris, kasie, kasubag, sampai kepala UPT, mereka disegerakan untuk tupoksinya, tidak bisa kita keluar dari tupoksi itu. Itulah tupoksi sebagai pengendali daripada manajemen yang ada di dinas itu sendiri. Jadi kembali pada persoalan bagaimana sekarang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dikelola dengan baik, itu bermuara kepada tupoksi bagaimana mengelola tentang sekolah itu kembali keempat tupoksi tersebut. Selanjutnya berkenaan dengan masalah ke depan ketika sudah berprestasi tentu saja nanti kita masuk bagian-bagian persiapan sumber daya manusia (SDM) masa depan. Persiapan masa depan itu mengenai bagaimana membangun peradaban di masa yang akan datang. Membangun peradaban inilah yang perlu kita siapkan lebih penting, maka dari itu pemerintah baik pusat maupun  daerah selalu menegakkan lima pendekatan, pendekatan pertualnya, pendekatan emosional dan pendekatan skillnya, pendekatan pengalamannya, bahkan mungkin pendekatan spiritualnya, pendekatan sosial, sehingga kelima pendekatan itu bermuara, beradab membangun karakter seseorang, ketika dibangunkan yang baik atau peningkatannya bagus jelas membangun peradaban di masa yang akan datang.

Hal yang sama diutarakan Kepala Bidang Dikmen SMA/SMK, Iyus Ruslan, bahwa Kabid sebagai pembantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, bertugas membawahi Kasi dan para staf sebagai tugas dikmen SMA/SMK. "Apapun yang menjadi tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khusus SMA/SMK merupakan tanggungjawab saya. Karena prinsip saya membantu, adapun yang dicanangkan/diprogramkan oleh Kepala Dinas tentu saya akan membantu sekuat tenaga agar tercapai keberhasilan di berbagai sisi. Dari sisi kurikulum, sarana, serta kesiswaan, kami bantu. Memang dinas ini ruang lingkupnya lebih besar karena saya merupakan ujung tombak dan sebagai pengerek bendera tentu saya harus naik, Kepala Disdik harus naik, muncul dan berkibar di tiang bendera itu," urainya. (e3)

Meriahnya Karnaval HUT Kabupaten Sukabumi ke-69

SUKABUMI, BM - Pelaksanaan HUT Kabupaten Sukabumi ke-69 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan dan acara, salah satunya adalah karnaval yang digelar di sepanjang Jalan Siliwangi dan berakhir di Jalan A. Yani Palabuhanratu. Karnaval sendiri diikuti oleh pelajar tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Sukabumi, seluruh Instansi/Kantor Dinas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya didampingi Wakil Bupati H. Akhmad Djajuli dan Sekda H. Adjo Sardjono beserta istri, mengungkapkan kebanggaannya. "Alhamdulillah pelaksanaan karnaval berlangsung meriah berjalan dengan lancar dan aman. Ini merupakan suatu kebanggaan dan kado istimewa yang diberikan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmi Fazhar Zaini, bersamaan dengan penyerahan mobil sosial kepada 16 Desa bertempat di halaman Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sukabumi, beberapa waktu lalu.

Berkat kerjasama seluruh komponen masyarakat, Kabupaten Sukabumi mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat. Rating ini sebagai bukti bahwa masyarakat kita masuk kategori maju dan sejahtera. Jadi predikat Daerah Tertinggal yang sudah lama disandang Kabupaten Sukabumi kini telah lepas dan sejajar dengan daerah lain yang masyarakatnya sudah makmur" ungkapnya. (e3)



Kepala Kantor Kominfo Pemda Kota Sukabumi : Jurnalis Miliki Empat Fungsi Penulisan/Etika Wartawan

SUKABUMI, BM - Drs. G.M. Sukarman, M.Pd selaku Kepala Kantor Kominfo Pemda Kota Sukabumi mengatakan, peran pers dengan berbagai media massanya sesungguhnya telah menjadi salah satu pilar dan memainkan peran penting dalam menggulirkan reformasi itu sendiri, yaitu melalui pencerdasan masyarakat, menyampaikan informasi, sampai kepada pembentukan opini publik.

Dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kebebasan pers dan tidak perlunya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUP), telah menumbuhkembangkan bahkan menjamurnya penerbitan media massa khususnya dalam penerbitan surat kabar sampai ke  daerah kota/kabupaten.

Profesi pers yang dimiliki seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan karena seorang wartawan memiliki produk berupa berita, maka berita yang dihasilkan haruslah seimbang dan tidak menyudutkan narasumber. Berita harus didasarkan pada fakta, memberikan pencerahan, menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, sampai menyuguhkan hiburan, tergantung pada jenis pemberitaannya. Yang paling penting adalah kode etik jurnalistik pasti menjadi pedoman dan pantauan. Seperti halnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kode etik kedokteran pun menjadi pedoman wartawan, begitu juga birokrasi pemerintahan, semua berperan penting untuk menjadi acuan wartawan dalam menyajikan berita yang menunjang pembangunan bangsa.

Lanjut G.M. Sukarman, dirinya tidak alergi dengan kedatangan wartawan, karena wartawan merupakan partner yang baik dan bermanfaat dalam menjaga pilar demokrasi. "Kita dapat bersama-sama memberikan pencerahan dan pemecahan berbagai opini di masyarakat. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman wartawan yang menjunjung tinggi profesi seorang wartawan, dibarengi amal sholeh dan 10 akhlak mulia.

Kami berharap teman-teman wartawan dapat meningkatkan potensi keahliannya, dan kalau perlu ada sertifikasi profesi sebagai reward sehingga wartawan dapat meningkatkan mutu berita-beritanya. Sertifikasi itu sendiri kemudian menjadi sebuah pengakuan profesi yang diakui masyarakat, mengingat peran pers mendapat posisi strategis dalam menyebarluaskan informasi dan mengembangkan motivasi, diharapkan pula dalam setiap pemberitaan dapat dikemas secara profesional dan disajikan secara seimbang. (e3)

Proyek Irigasi Di Kabupaten Bogor Rawan Dikorupsi

CIBINONG, BM - Proyek peningkatan fungsi jaringan irigasi Cibuntu, Cicadas dan Cibadak Kec. Ciampea ditengarai rawan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Betapa tidak hasil investigasi LSM dan awak media, proyek yang dilaksanakan CV. Adli Putra dengan anggaran sebesar Rp. 843.893.000,- tersebut terkesan asal jadi dan mengabaikan kualitas kontruksi.  Kami meragukan Tembok Penahan Tanah (TPT) tidak kuat menahan debit air yang begitu besar jika musim hujan nanti, demikian disampaikan Febri, Tim Investigasi Merah Putih.

Lebih lanjut Febri menambahkan, dalam proses pekerjaan proyek tersebut hanya mengejar target, misalnya galian pondasi TPT sangat dangkal dan kondisinya makin parah, karena pemasangan pondasi di tengah genangan air. Dugaan ini semakin kuat akibat begitu longgarnya pengawasaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan Ciampea, sehingga pelaksana sangat leluasa mengakali proyek demi mengeruk keuntungan lebih.

Sementara itu pengawas UPT pengairan wilayah Ciampea mengakui, jika pengawasan yang dilakukan UPT sedikit longgar dan berdalih, kurangnya SDM jadi alasan. ''Saya sebagai proyek irigasi untuk wilayah Ciampea sangat keteter untuk mengawasi semua lokasi proyek,” ucap Bambang.

Dengan kondisi alam yang berbukit dan begitu luas tidak mungkin pengawasan dapat dilakukan setiap waktu, Bambang menambahkan.

Di tempat terpisah Hamdan warga Cicadas Safah petani ikan air tawar, sangat bergantung dari aliran irigasi tersebut mengaku senang sekaligus sedih melihat hasil pekerjaan proyek. “Kami senang karena sudah lama kami mendambakan irigasi di perbaiki, namun di satu sisi kami juga sedih melihat hasil.

Kami khawatir jika nanti musim hujan bendungan tersebut bisa jebol diterjang banjir" ungkapnya.
Sementara itu CV. Adli Putra sebagai pelaksana sangat sulit ditemui dan selalu menghindar dari kejaran media. (Mulyadi)

Oknum Kades Babakan Madang Diduga Suap Wartawan

KARAWANG, BM - Sebanyak 155 orang purna bhakti PNS yang pensiun di bulan Maret - Desember tahun 2013 dan Januari 2014 mendapatkan uang kadeudeuh dari Pemkab Karawang yang disalurkan melalui Sekretariat KORPRI Kab. Karawang tersebut. Simbolis dilakukan asisten pemerintahan HE Soemantri di Aula Lt. 3 Gedung Singaperbangsa beberapa waktu lalu. Masing-masing purna bhakti PNS tersebut akan mendapatkan kadeudeuh sebanyak Rp. 12 juta, serta piagam penghargaan yang diharapkan dapat membantu mereka untuk tetap berusaha dan berkarya usai pensiun sebagai PNS.

Dalam sambutannya asisten pemerintahan berpendapat, “Siklus hidup manusia yang diawali dengan kelahiran dan masa kanak-kanak, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan tua, sampai akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan sunatullah yang tidak dapat dipungkiri. Demikian pula bagi kita sebagai seorang PNS, ada masanya diangkat menjadi pegawai, kemudian bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kemudian masuk masa pensiun guna memberikan estafet pengabdian kepada generasi selanjutnya”, ungkapnya.

Dimasa pensiun bukan berarti bahwa pengabdiannya telah selesai, akan tetapi pada umumnya masyarakat membutuhkan pengabdiannya meski dalam bentuk lain. karena di mata masyarakat, para pensiunan dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan maupun pemerintahan. semua itu dapat diwujudkan apabila pensiunan tidak kehilangan kepercayaannya, tuturnya.

Kemudian Asda Bidang Pemerintahan menambahkan, ”Kegiatan pembekalan ini juga dimaksudkan memberikan pemahaman bagi PNS calon pensiun, tentang berbagai hal yang harus disiapkan. Disamping pembinaan mental dan pengenalan organisasi pensiun dari PWRI. selain itu, saya sangat berharap melalui kegiatan pembekalan ini juga para peserta dapat termotivasi, sehingga dapat menggali kreatifitas yang terpendam pada saat masih menjadi PNS karena kesibukan pekerjaan untuk kesejahteraan di masa pensiun nanti, selain mempersiapkan para calon purna tugas secara psikis dan memberikan pengetahuan teknis administrasi yang diharapkan dapat semakin menambah pengetahuan dan wawasan bagi para purna tugas,” imbuhnya.

Terakhir arahan Asda I kepada para pensiunan, ”Agar dapat mewariskan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai keteladanan, kejuangan, kecintaan terhadap tanah air, semangat bela negara serta semangat kerja yang dilandasi oleh kegigihan, kesungguhan, ketekunan dan profesionalisme kepada generasi penerus karena nilai-nilai tersebut diatas merupakan modal sosial yang sangat penting dalam upaya membangunn kabupaten karawang yang kita cintai bersama ini,” harapnya.

Dalam laporannya Kepala BKD Kab. Karawang Drs. Haryanto, MM mengatakan, dasar kegiatan UU No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai, tujuan sebagai ucapan terima kasih dan bentuk penghargaan dan ucapan terimakasih atas jasa perjuangan dan pengabdian para purna bhakti selama menjalankan tugas di Pemkab Karawang, dengan harapan dapat menciptakan dan menumbuhkan rasa kesiapan peserta yang akan mengalami masa pensiun serta untuk menyambung tali silahturahmi. (Iki/Azar)

Asisten Pemerintahan Serahkan Simbolis Kadeudeh dan Piagam Penghargaan Bagi Pensiunan PNS

KARAWANG, BM - Sebanyak 155 orang purna bhakti PNS yang pensiun di bulan Maret - Desember tahun 2013 dan Januari 2014 mendapatkan uang kadeudeuh dari Pemkab Karawang yang disalurkan melalui Sekretariat KORPRI Kab. Karawang tersebut. Simbolis dilakukan asisten pemerintahan HE Soemantri di Aula Lt. 3 Gedung Singaperbangsa beberapa waktu lalu. Masing-masing purna bhakti PNS tersebut akan mendapatkan kadeudeuh sebanyak Rp. 12 juta, serta piagam penghargaan yang diharapkan dapat membantu mereka untuk tetap berusaha dan berkarya usai pensiun sebagai PNS.

Dalam sambutannya asisten pemerintahan berpendapat, “Siklus hidup manusia yang diawali dengan kelahiran dan masa kanak-kanak, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan tua, sampai akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan sunatullah yang tidak dapat dipungkiri. Demikian pula bagi kita sebagai seorang PNS, ada masanya diangkat menjadi pegawai, kemudian bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kemudian masuk masa pensiun guna memberikan estafet pengabdian kepada generasi selanjutnya”, ungkapnya.

Dimasa pensiun bukan berarti bahwa pengabdiannya telah selesai, akan tetapi pada umumnya masyarakat membutuhkan pengabdiannya meski dalam bentuk lain. karena di mata masyarakat, para pensiunan dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan maupun pemerintahan. semua itu dapat diwujudkan apabila pensiunan tidak kehilangan kepercayaannya, tuturnya.

Kemudian Asda Bidang Pemerintahan menambahkan, ”Kegiatan pembekalan ini juga dimaksudkan memberikan pemahaman bagi PNS calon pensiun, tentang berbagai hal yang harus disiapkan. Disamping pembinaan mental dan pengenalan organisasi pensiun dari PWRI. selain itu, saya sangat berharap melalui kegiatan pembekalan ini juga para peserta dapat termotivasi, sehingga dapat menggali kreatifitas yang terpendam pada saat masih menjadi PNS karena kesibukan pekerjaan untuk kesejahteraan di masa pensiun nanti, selain mempersiapkan para calon purna tugas secara psikis dan memberikan pengetahuan teknis administrasi yang diharapkan dapat semakin menambah pengetahuan dan wawasan bagi para purna tugas,” imbuhnya.

Terakhir arahan Asda I kepada para pensiunan, ”Agar dapat mewariskan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai keteladanan, kejuangan, kecintaan terhadap tanah air, semangat bela negara serta semangat kerja yang dilandasi oleh kegigihan, kesungguhan, ketekunan dan profesionalisme kepada generasi penerus karena nilai-nilai tersebut diatas merupakan modal sosial yang sangat penting dalam upaya membangunn kabupaten karawang yang kita cintai bersama ini,” harapnya.

Dalam laporannya Kepala BKD Kab. Karawang Drs. Haryanto, MM mengatakan, dasar kegiatan UU No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai, tujuan sebagai ucapan terima kasih dan bentuk penghargaan dan ucapan terimakasih atas jasa perjuangan dan pengabdian para purna bhakti selama menjalankan tugas di Pemkab Karawang, dengan harapan dapat menciptakan dan menumbuhkan rasa kesiapan peserta yang akan mengalami masa pensiun serta untuk menyambung tali silahturahmi. (Iki/Azar)

Bantuan Benih Tahir Foundation Untuk Korban Banjir Pantura

KARAWANG, BM - Tekanan inflasi awal 2014 cukup tinggi akibat bencana banjir yang menimpa kawasan Pantura Jawa Barat. Ribuan Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang tinggal di kawasan pantura menderita kerugian besar karena bencana banjir yang menyebabkan gagal panen.

Menyikapi kejadian tersebut, Tahir Foundation sebagai yayasan nirlaba yang telah banyak membantu dalam masalah kemanusiaan (humaniora) di Indonesia, kembali terpanggil untuk mengambil peran nyata untuk membantu korban banjir di kawasan Pantura. Tahir Foundation membantu 3000 RTP korban banjir di 5 (lima) Kabupaten di Jawa Barat (Kabupaten Indramayu, Cirebon, Karawang, Subang dan Kabupaten Bekasi) dengan nilai sebesar Rp. 3 miliar. Bantuan tersebut berupa paket benih ikan lele, ikan nila/mas, ikan bandeng dan benih udang vannamei, harga perpaket satu juta rupiah. Kabupaten Karawang sendiri mendapat bantuan sebanyak 700 RTP yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo kepada Sekda Kabupaten Karawang Drs. Teddy Rusfendi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan, baru-baru ini.

Dalam sambutannya Wakil Bupati yang dibacakan Sekda mengatakan, "Dalam hal ini Kabupaten Karawang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar antara lain, meliputi luas tambak mencapai 18.273,30 HA, kolam ikan mencapai 1.276,60 HA, kolam jaring apung mencapai 86 unit, serta pembudidayaan tambak mencapai 3.528 RTP, pembudidaya kolam mencapai 4.428 RTP dan petani sawah mencapai 373 RTP, yang kesemuanya merupakan potensi strategis pembangunan perikanan di masa sekarang dan mendatang yang perlu terus diberdayakan secara optimal" imbuhnya.

Lanjutnya, "Dengan melihat potensi yang ada di Kabupaten Karawang, kami sangat berharap bahwa pembangunan perikanan mempunyai peranan dan kontribusi yang sangat penting untuk kemajuan perikanan di Kabupaten Karawang secara bertahap dan berkelanjutan, bahwa pembangunan perikanan akan terus dikembangkan di Kabupaten Karawang. Pada saat ini kita masih mengedepankan pemanfaatan lahan-lahan budidaya yang masih tradisional, sambil terus mengembangkan industri perikanan budidaya, dan kami optimis pada tahun yang akan datang akan memberikan dampak yang positif, khususnya kepada pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan pada umumnya,” tandasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo bersama pimpinan Tahir Foundation Dato' Prof. DR. Tahir, MBA serta Sekda Kabupaten Karawang  Drs. Teddy Rusfendi melakukan penebaran perdana di lokasi tersebut.

Sementara itu Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA yang biasa akrab dipanggil Tahir ini, berharap bantuan benih bagi 3000 RTP korban banjir dapat membangkitkan kembali kegiatan usaha tambak ikan lele, ikan nila/mas, ikan bandeng dan udang di kawasan Pantura.

Menteri Kelautan dan Perikanan menyambut baik uluran tangan dari Dato'Sri Prof. DR. Tahir, MBA yang telah menggerakkan kembali kegiatan usaha tambak milik masyarakat yang menjadi korban banjir Pantura.
Bantuan-bantuan dari Tahir Foundation ini diperkirakan akan menghasilkan dan dapat dilakukan panen perdananya pada akhir bulan Desember 2014 mendatang. (@opa/Azar)

BPKD Kalbar Pacu Semangat Masyarakat Untuk Gemar Membaca

PONTIANAK, BM - Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi (BPKD) Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Marsianus SY menyatakan, bahwa keberadaan perpustakaan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten/Kota kini sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

Marsianus mengungkapkan, dalam upaya meningkatkan minat baca dari masyarakat saat ini, pihaknya terus melakukan sosialisasi dalam rangka menumbuhkembangkan minat baca masyarakat di daerah ini, yakni dengan gerakan Kalbar membaca dan menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi dan juga sebagai sumber pembelajaran bagi masyarakat. 

Ia menilai dimana tahun ini angka minat baca masyarakat Kalbar sudah mulai meningkat dari tahun sebelumnya. BPKD Kalbar berupaya terus adanya ketersediaan buku. Selain itu, juga akan terus membenahi diri yakni dengan menambah beberapa koleksi-koleksi buku, karena buku adalah objek yang dapat dinikmati serta kaya akan informasi berguna, cetusnya.

Menurut Marsianus, untuk menghidupkan minat baca dari masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pihaknya terus bekerja keras dan kesungguhan serta dedikasi yang tinggi, guna dapat memotivasi masyarakat untuk membaca dan menggali pengetahuan yang baru.

Khususnya di setiap Kabupaten/Kota di Kalbar “Perpustakaan banyak dikunjungi warga,” jelas Marsianus, di sela-sela kegiatan Rapat Kerja Pusat dan Seminar Ilmiyah Nasional Ikatan Pustakawan Nasional (IPI) XIX, tahun 2014  yang diadakan di Hotel Aston Pontianak (08/10) lalu.

Lanjut Marsianus, dengan adanya kegiatan IPI yang dilaksanakan di Pontianak,  Kalbar ini yang berlangsung pada tanggal 08 – 12 Oktober 2014, konsolidasi dan sinkronisasi organisasi dalam program kerja 2012 – 2015 terus dilakukan. Kegiatan tersebut juga sebagai ajang untuk berbagi pengalaman dan saling menimba pengetahuan diantara para anggota yang mana telah mengusung tema “Pustakawan Menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015”.

Menurutnya, peningkatan profesionalisme dan kompetensi pustakawan berdampak pada kemampuan memberikan layanan prima sesuai dan terus berkembang. Upaya yang ditempuh dalam peningkatan profesionalisme tersebut yakni dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari para anggota. Dia menambahkan pustakawan harus mengikuti perkembangan zaman, termasuk di Kalbar harus terus ditingkatkan untuk di Kalbar sendiri selangkah lebih maju, pungkas Marsianus...(**Umar)