Hatta Rajasa Terima Pernyataan Sikap LPM

Ketua Umum LPM H Ade E Manurung SH saat menyerahkan Surat Pernyataan pada Hatta Rajasa sebagai dukungan Capres - Cawapres 2014

Prabowo - Hatta Rajasa Deklarasi Capres Cawapres

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang didukung 6 Parpol siap menangkan Pilpres 9 Juli 2014 yang segera digelar

Demo LMP

Masa LMP Geruduk MK minta MK berlaku jujur dan adil

DEMO DAMAI KPU

Pemerintah DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Timur siap mendukung BNN dalam upaya memerangi penyalahgunaan Narkotika dan zat adektif lainya

LASKAR MERAH PUTIH DUKUNG KPU TETAP NETRAL DAN TANPA TEKANAN ASING

Pemerintah DKI Jakarta melalui DInas Pariwisata dan Kebudayaan menyediakan Bus Wisata Gratis untuk berkeliling di Kota Tua dan Monas

2030, Jakarta Sudah Tidak Layak Ditinggali?

Sebagai Ibukota negara, Jakarta mempunyai segudang problematika khususnya dalam pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber daya air. Dengan kondisi kritis ini, Jakarta diperkirakan akan mengalami bahaya lingkungan pada 2030.

Asisten Deputi Menteri Infrastruktur Sumber Daya Air Kemenko Perekonomian Purba Robert M. Sianipar mengungkapkan, Jakarta mencatatkan defisit air minum hingga 27 ribu meter per detik. Hal  ini  terjadi  lantaran suplai air minum dari Waduk Jatiluhur timpang dengan permintaan atau kebutuhan sehari-hari.

"Suplai  air minum dari Jatiluhur dan yang disedot oleh perusahaan air minum tidak cukup. Dari  Jatiluhur  cuma  42 ribu meter  per kubik dan  suplai  dari perusahaan air minum cuma  18 ribu-19 ribu meter per kubik," ucap dia saat ditemui di Diskusi 'Indonesia Water Learning Week', Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Karena kekurangan suplai air minum, sambungnya, warga Jakarta terpaksa menyedot air tanah menggunakan pompa air. Kedalamannya mulai dari 20 meter sampai 150 meter di bawah tanah. Ketergantungan ini, Robert bilang, menyebabkan penurunan tanah Jakarta.

"Makanya 20 tahun lagi bisa menenggelamkan Jakarta karena ada penurunan tanah cukup tajam di Jakarta Utara, sehingga seolah-olah air laut naik. Ini bisa melumpuhkan Jakarta," terang dia.

Parahnya lagi, Robert mengaku, 13 sungai besar yang mengalir di Jakarta mulai tercemar, polutan tinggi, menghitam dan mengandung toxic. Jika ini tidak bisa dicegah, lanjutnya, sungai-sungai tersebut terancam tak sanggup lagi membuang air di Teluk Jakarta.

"Jadi 13 sungai itu nggak bisa lagi buang air di Teluk Jakarta  karena air laut justru akan masuk ke sungai tersebut. Ini yang disebut environment desister," ucapnya.

Pemerintah, tambah dia, harus mengejar pembangunan waduk-waduk untuk menampung air baku dan mensuplai air minum sehingga warga tak lagi menyerap air tanah untuk kebutuhan air bersih sehari-hari.

Alami Kekeringan Warga Bantul Bendung Sungai Progo


BANTUL - Petani dari 11 desa di empat kecamatan di Kabupaten Bantul membendung sementara aliran Sungai Progo yang berada di Kamijoro, Pajangan, Bantul. Semenjak musim kemarau, aliran Progo tidak dapat masuk ke intek (sudetan) yang ada di dekat sungai tersebut.

Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Pijenan Kamijoro, Sutardi mengatakan, kerja bakti membendung sementara Sungai Progo dimulai pada Senin (6/10/2014) dan diperkirakan selesai pada Rabu (15/10/2014). Para petani membendung Sungai Progo menggunakan batu yang diikat dengan kawat bronjong melintang sungai.

Adapun panjangnya sekitar 60 meter dan tingginya sesuai kedalaman sungai, mulai dari 2,5 meter hingga 3,7 meter. "Menjelang musim tanam (MT) pertama kita pasti membuat bendungan sementara kaya begini.

Soalnya kan pas musim kemarau, air tidak bisa masuk intek sehingga tidak bisa sampai di hilir," tutur Tardi, Rabu (8/10/2014).

Menurut Tardi, angka ketinggian bendung kali ini lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 lalu, tinggi bendung hanya 70 cm, tetapi rupanya tahun ini terjadi pendalaman.

Pada musim kemarau seperti sekarang, petani yang berada di hilir sulit memperoleh air, sehingga mereka kesulitan untuk mengairi tanamannya. Adapun dana yang dibutuhkan untuk membuat bendung ini sekitar Rp. 100 juta dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait.

"Biaya ada yang swadaya dan ada pula yang dari instansi terkait," tambahnya.

Savana di Bukit Pegunungan Bromo Habis Terbakar

PASURUAN  -- Bukit savana di kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru atau yang lebih dikenal dengan bukit teletubbies kembali terbakar.

Kepala Balai Besar TNBTS Ayu Dewi Utari, mengatakan kebakaran yang terjadi di sebelah timur Gunung Bromo itu terjadi sejak Senin (20/10) lalu dan diperkirakan kebakaran sudah mencapai sekitar 500 ha.
"Ya, memang telah terjadi kebakaran di savana TNTS, tepatnya di kawasan Gunung Kunci, Gunung Watangan dan Gunung widodaren sejak Senin siang. Kebakaran diperkirakan sudah mencapai 500 hektar," terang Ayu, saat dihubungi Kamis (23/10/2014) siang.

Ia menuturkan, hingga kemarin sore api masih membakar rumput dan pakis yang kering akibat musim kemarau. Akibat kebakaran tersebut, bukit teletubbies yang menjadi lokasi favorit untuk berfoto-foto bagi wisatawan ini, kini sudah habis terbakar.

"Kalau di daerah situ (bukit teletubbies) sudah habis semua. Kemarin sore apinya masih cukup besar, hemungkinan hari ini sudah berhenti, kata Ayu.

Dikatakan Ayu, saat ini suhu udara pada siang hari di kawasan TNBTS mencapai 25 derajat celcius.
Selain itu, angin berhembus cukup kencang sehingga membuat pemadaman sulit untuk dilakukan. Untuk memadamkan api, petugas TNBTS juga dibantu aparat TNI, Polri, serta paguyuban Jeep dan anggota masyarakat peduli api.

Ayu mengatakan, seperti peristiwa kebakaran sebelumnya, api yang menjadi sumber kebakaran diduga berasal dari ulah oknum yang membuang puntung rokok sembarangan.

"Kami perkirakan dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Belum tahu apakah itu masyarakat setempat atau wistawan," jelasnya.

Ayu menambahkan, diperkirakan kerugian mencapai 1 milliar karena api membakar vegetasi dan juga satwa yang hidup di savana.

"Kerugian diperkirakan 1 Miliar,  karena selain vegetasi juga satwa burung branjangan sarang dan telurnya terbakar," terangnya.

Total savana yang terbakar di kawasan TNBTS mencapai 1000 ha pada tahun ini. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada wisatawan dan masyarakat untuk tidak membuang puntung dan menyalakan api unggun sembarangan.

Wali Kota Depok Gencar Propagandakan Sehari Tanpa Nasi

Jakarta - Wali Kota Depok, Jawa Barat, Nur Mahmudi Ismail terus melakukan propaganda program sehari tanpa nasi (one day no rice). Langkah yang dilakukannya tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan konsumsi beras.

Nur Mahmudi mengatakan, program yang sedang dibangunnya tersebut mengarahkan masyarakat   untuk   mengkonsumsi  umbi  dan jagung. Ia pun  melakukan  sosialisasi tak  hanya sebatas  pada  kalangan instansinya saja  tetapi  juga  ke  perbelanjaan  ritel,  restoran  cepat  saji, perhotelan dan industri.

"Peran kepala daerah lebih proaktif, lebih keras lagi," kata Mahmudi,  di Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Saat ini, program yang dicetuskannya tersebut sudah mengarah ke bisnis. Pihaknya sudah melakukan pembinaan di beberapa wilayah di luar Depok untuk memproduksi bahan pangan non beras.

"Selama mengarah kebutuhan sehari-hari mejadi peluang bisnis, saya bekerja sama dengan pelaku usaha baik di Wonogiri, Jakarta. Binaan kami di Temanggung dari jagung putih jadi priguk (jagung putih bentuk dan warna mirip seperti nasi)," tuturnya.

Ia melanjutkan, bahan makanan non beras yang telah diproduksi binaannya  tersebut saat ini sudah dijual di tempat perbelanjaan ritel, restoran dan hotel di Wilayah Depok.

"Di Depok sudah dijual di 7 Eleven setiap Senin, di Simpang Raya, Mang Kabayan, The Cost," paparnya.

Tak hanya itu, ia menggunakan media baju dan merangkul seniman di Kota Depok untuk melakukan propaganda program satu hari tanpa nasi tersebut.

"Sampai menggunakan  baju yang saya pakai alat komunikasi saya, batik didesain ada gambar pisang, ada keladi, terigu, jagung. Jadi kami dengan melibatkan seniman turut berfikir gerakan divesifikasi makan jadi alat propaganda mereka," pungkasnya.

15.670 Nelayan Jakarta Terancam Hilang Pekerjaan

Jakarta  --  Sebanyak 15.670 nelayan di DKI Jakarta, terancam tergusur dan kehilangan pekerjaan karena kebijakan pembangunan di Teluk Jakarta yang tidak ramah lingkungan.

"Selama ini, kegiatan unggulan MP3EI hanyalah mendorong untuk terjadinya pembangunan fisik, tanpa memperhatikan lingkungan pesisir dan darat, sehingga akan memperparah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dan bencana alam lainnya," kata Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamet Daroyni di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, dari sisi sosial ekonomi, saat ini terdapat 15.670 nelayan, dengan rincian terdapat 8.808 nelayan penetap atau memiliki KTP DKI Jakarta, dan 6.862 nelayan pendatang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta.

"Seluruh nelayan tersebut akan tergusur dan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan pembangunan di teluk Jakarta. Sehingga MP3EI hanyalah perpanjangan dari rencana JCDS guna merampas ruang hidup masyarakat pesisir di Pantai Utara Jakarta," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pembangunan tidak ramah lingkungan juga menimbulkan berbagai masalah mulai dari banjir, penurunan permukaan tanah, penduduk dan bangunan sangat padat, air minum susah dan mahal, pencemaran lingkungan dari limbah domestik dan industri, ketersediaan lahan terbatas dan lainnya.

"Berbagai permasalahan ini merupakan permasalahan lama yang sebenarnya terjadi karena tata kelola kota yang tidak terkonsep, dan tidak mempunyai arah kebijakan penataan kota yang jelas," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini, guna menjual proyek ini kepada swasta dan mendapatkan utang luar negeri, Pemprov DKI Jakarta mengemasnya dalam proyek Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) dan dimasukkan dalam bagian program kegiatan unggulan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Jakarta termasuk dalam skema MP3EI yang menempatkan Jakarta dalam koridor tersendiri dalam proyek pengembangan kawasan strategis di Jakarta. Kawasan strategisnya adalah berupa pembangunan proyek pelabuhan sebagai pengembangan dari kawasan pelabuhan yang telah ada Pelabuhan Tanjung Priok," ujarnya.

Menurut dia, selama ini, pola pembangunan dalam MP3EI bersifat mendorong untuk terjadinya pembangunan fisik. Sangat terlihat jelas arah kebijakan untuk mendorong adanya pembangunan pelabuhan, jalan tol yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa.

Namun pembangunan fisik tersebut tidak memperhatikan bagaimana permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan keberlanjutan sosial ekonomi keluarga nelayan.

"MP3EI hanyalah perpanjangan dari rencana JCDS guna merampas ruang hidup masyarakat pesisir di Pantai Utara Jakarta," ujarnya.


Perusahaan Otobus Wajib Cek Kelayakan Kendaraan

SURABAYA --  Faktor lain adalah bandelnya perusahaan otobus.

Dalam beberapa laporan, perusahaan ini tidak segera mengganti onderdil yang sudah harus diganti.
Kalau di tengah jalan rem blong, apa itu salah sopir? Sopir kan tinggal pakai bus karena yang mengecek kelayakan bus ada sendiri.

Perusahaan otobus perlu  berpikir keras untuk rutin mengganti onderdil.

Selama ini, minat masyarakat naik angkutan publik menurun. Keleluasaan memiliki kendaraan pribadi menjadi satu di antara penyebabnya.

Penyebab lain adalah lamanya waktu tempuh karena macet. Pendapatan perusahaan pun menurun.
Padahal, beban pengeluaran setiap tahunnya terus meningkat.  Mulai dari bahan bakar, upah tenaga kerja sampai perawatan armada. Belum lagi pajak dan retribusi yang terus meningkat.

Seharusnya, pemerintah ambil peran di kondisi ini. Misalnya, sudah gratiskan saja uji kir.

Pengusaha cukup membayar pajak dan retribusi. Uji kir itu kan layanan. Jadi tidak perlu ditarik lagi.
Biaya uji kir juga membebani. Apalagi, kewenangan uji kir diserahkan ke kota/kabupaten.
Tidak semua kota/kabupaten memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam uji kir dan peralatan.

Dari catatan saya, dari seluruh sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian Perhubungan sampai dinas di kota/kabupaten, hanya ada empat persen yang memiliki keahlian uji kir.

Kalau uji kir digratiskan, pemerintah memiliki kekuatan lebih untuk menekan perusahaan.
Jadi, sifat uji kir ini wajib dan ada sanksi tegas kalau sampai ada perusahaan yang tidak melakukannya. Upaya ini juga menghilangkan praktik pungli.

Saya juga menyoroti, kepemilikan armada yang bukan atas nama perusahaan. Kalau dulu, taksi yang pakai sistem ini.

Sekarang, bus juga banyak. Armada diatasnamakan pribadi dan ada pula yang titipan dari pihak di luar manajemen. Praktik ini membuat hukum menjadi tidak pasti.

Terakhir, dalam UU Lalu Lintas yang baru, personel Dinas Perhubungan dikebiri.

Mereka tidak memiliki kewenangan untuk menindak angkutan umum yang melanggar.

Kewenangan itu hanya ada di polisi. Jadi jangan heran banyak pelanggaran yang dibiarkan karena keterbatasan personel kepolisian.

Semen Indonesia Bangun Pembangkit Listrik di Tuban

SURABAYA --  Semen Indonesia (Persero) Tbk memulai pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan gas buang (Waste Heat Recovery Power Generation / WHRPG) pabrik Tuban I - IV dengan kapasitas 30,6 MW.
Proyek WHRPG ini merupakan kerjasama antara Semen Indonesia dengan JFE Engineering Jepang. Proyek dengan investasi sebesar Rp. 638 miliar itu, melakukan groundbreaking oleh Dirut Semen Indonesia, Dwi Soetjipto di Pabrik Tuban, Rabu (22/10).

Dirut Semen Indonesia Dwi Soetjipto mengatakan, proyek WHRPG di pabrik Tuban akan dibangun di pabrik Tuban 1, Tuban 2, Tuban 3 dan Tuban 4.

"Proyek ini merupakan pertama kalinya di Indonesia dalam satu area seluruh panas buang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik," kata Dwi.

Lebih lanjut, Dwi menyebutkan penggunaan teknologi ini merupakan yang kedua di Perseroan setelah sebelumnya dibangun di pabrik Indarung Padang dengan kapasitas 8,5 MW dan sudah beroperasi pada tahun 2011.

Pembangunan WHRPG dengan kapasitas 30,6 MW ini akan dikerjakan selama 26 bulan yaitu mulai Oktober 2014 dan direncanakan beroperasi pada akhir semester II tahun 2016.

Cara kerja pembangkit listrik WHRPG sama dengan PLTU yang membedakan adalah WHRPG tidak menggunakan batubara atau BBM untuk menghasilkan tenaga panasnya tapi menggunakan gas buang operasional pabrik.

"Dengan selesainya pembangunan proyek ini maka akan mengurangi penggunaan listrik PLN sebesar 152 juta kWh per tahun dengan penghematan biaya listrik sekitar Rp.120 miliar pertahun," tambah Dwi.

Output yang dihasilkan WHRG sebesar 30,6 MW ini setara dengan sepertiga dari konsumsi listrik empat pabrik Tuban yang mencapai 140 MW. Besarnya energi listrik yang dihasilkan mampu memberi nilai efisiensi yang cukup besar.

Selain efisiensi pada biaya listrik, nilai yang didapat adalah sumbangsih Semen Indonesia  bagi lingkungan.

Lewat WHRPG ini membuktikan bahwa pabrik yang dimiliki Perseroan di Tuban merupakan pabrik yang ramah lingkungan, dibuktikan dengan pengurangan emisi gas buang pada semua operasional pabrik.

Perseroan terus membangun kemandirian energi dengan memiliki pembangkit listrik sendiri. Hal ini sesuai dengan strategi perseroan yaitu "Manage Energy Security" sebagai salah satu aspek kritis yang harus dapat dikelola dengan baik untuk mewujudkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

Industri semen termasuk bisnis yang paling terkena dampak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk kelas industri di tahun 2014.

KPK Geledah Rumah Mantan Gubernur Papua

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaaan Detailing Enginering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Mamberamo Papua tahun anggaran 2009 - 2010, Rabu (22/10/2014).

Juru Bicara KPK, Johan Budi menyatakan, penggeledahan terjadi di rumah milik mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu.

"Penyidik menggeledah satu lokasi rumah milik Barnabas Suebu di Jl.Pinguin Sektor 3 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten," kata Johan.

Diketahui, Barnabas Suebu sendiri merupakan satu di antara tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaaan DED PLTA Sungai Mamberamo Papua tahun anggaran 2009 - 2010.

Penggeledahan ini bukan kali pertama. Sebelumnya KPK juga menggeledah rumah Barnabas yang berada di Bhayangkara III Jl Hang Tua No.99 RT.04 RW 07 Kelurahan Bhayangkara Kecamatan Jayapura Utara Jayapura, Papua pada Senin, 8 September 2014 lalu.

Penggeledahan lain yang juga sudah dilakukan KPK menyangkut kasus ini yaitu di rumah La Musi Didi di Jl. Jaya Asri Blok F. No.21 Jaya Pura, Papua. La Musi diketahui merupakan tersangka lain dalam kasus ini.

Tempat  lainnya  yang digeledah  adalah Kantor  Dinas Pertambangan, Kantor Dinas Otonom   Jl. Abepura Kotaraja Jayapura dan Kantor Konsultasi Pembangunan Irian Jaya Jl. Batu Karang No.4 RT.02 RW.07 Kelurahan Ardipura Jayapura, Papua.

Bantu Pungut Sampah, Komunitas Asal Bandung Bawa Plastik Tapioka

JAKARTA -- Clean Action Community (CAC) Bandung juga ikut terlibat dalam membersihkan sampah yang berserakan di sepanjang kawasan Bundaran HI hingga Monumen Nasional, Senin (20/10/2014). Dalam aksinya, CAC membawa kantong plastik sampah sendiri dari Bandung, Jawa Barat.

"Kita membawa 1.500 kantong plastik sampah produksi dari Pemda Bandung. Kantong Plastik ini berbahan dasar tepung tapioka," terang Executive Board CAC, Hani H Sumarno, saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta, Senin (20/10/2014) malam.

Lanjut Hani, kantong plastik ini lebih dikenal warga Bandung dengan sebutan Ecoplas. Ecoplas merupakan plastik yang ramah lingkungan dan murah proses produksinya.

"Dalam pembuatan kantong plastik ini, kita memang tidak dilibatkan langsung. Tapi Divisi Bagian Pengkajian yang biasanya diundang untuk melihat hasil pembuatan ecoplas," kata Hani.

Bersama puluhan komunitas yang peduli kebersihan lainnya, Hani dan tujuh rekannya dari Bandung turut serta dalam membantu membersihkan sampah-sampah.

Tidak hanya CAC, komunitas lain terlibat seperti komunitas Bersih Nyok, Clean Up Jakarta, Yayasan Budha, serta empat puluh delapan komunitas kebersihan lainnya di seluruh Indonesia.

15.670 Nelayan Jakarta Terancam Hilang Pekerjaan

Jakarta  --  Sebanyak 15.670 nelayan di DKI Jakarta, terancam tergusur dan kehilangan pekerjaan karena kebijakan pembangunan di Teluk Jakarta yang tidak ramah lingkungan.

"Selama ini, kegiatan unggulan MP3EI hanyalah mendorong untuk terjadinya pembangunan fisik, tanpa memperhatikan lingkungan pesisir dan darat, sehingga akan memperparah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dan bencana alam lainnya," kata Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamet Daroyni di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, dari sisi sosial ekonomi, saat ini terdapat 15.670 nelayan, dengan rincian terdapat 8.808 nelayan penetap atau memiliki KTP DKI Jakarta, dan 6.862 nelayan pendatang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta.

"Seluruh nelayan tersebut akan tergusur dan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan pembangunan di teluk Jakarta. Sehingga MP3EI hanyalah perpanjangan dari rencana JCDS guna merampas ruang hidup masyarakat pesisir di Pantai Utara Jakarta," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pembangunan tidak ramah lingkungan juga menimbulkan berbagai masalah mulai dari banjir, penurunan permukaan tanah, penduduk dan bangunan sangat padat, air minum susah dan mahal, pencemaran lingkungan dari limbah domestik dan industri, ketersediaan lahan terbatas dan lainnya.

"Berbagai permasalahan ini merupakan permasalahan lama yang sebenarnya terjadi karena tata kelola kota yang tidak terkonsep, dan tidak mempunyai arah kebijakan penataan kota yang jelas," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini, guna menjual proyek ini kepada swasta dan mendapatkan utang luar negeri, Pemprov DKI Jakarta mengemasnya dalam proyek Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) dan dimasukkan dalam bagian program kegiatan unggulan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Jakarta termasuk dalam skema MP3EI yang menempatkan Jakarta dalam koridor tersendiri dalam proyek pengembangan kawasan strategis di Jakarta. Kawasan strategisnya adalah berupa pembangunan proyek pelabuhan sebagai pengembangan dari kawasan pelabuhan yang telah ada Pelabuhan Tanjung Priok," ujarnya.

Menurut dia, selama ini, pola pembangunan dalam MP3EI bersifat mendorong untuk terjadinya pembangunan fisik. Sangat terlihat jelas arah kebijakan untuk mendorong adanya pembangunan pelabuhan, jalan tol yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa.

Namun pembangunan fisik tersebut tidak memperhatikan bagaimana permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan keberlanjutan sosial ekonomi keluarga nelayan.

"MP3EI hanyalah perpanjangan dari rencana JCDS guna merampas ruang hidup masyarakat pesisir di Pantai Utara Jakarta," ujarnya.


Orangutan Ini Terekam Kamera Saat Merokok Dengan Leher Dirantai

Kekejaman terhadap satwa dilindungi kembali berulang. Di Dusun Bagan Kajang, Desa Ratu Elok,  Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, satu individu orangutan jenis Pongo pygmaeus wurmbii terekam kamera sedang merokok dengan leher terbelit rantai besi.

Fenomena tak lazim ini mengundang perhatian Budi, salah seorang anggota Kelompok Pencinta Alam Khatulistiwa (K3). Dalam sebuah kunjungan ke Dusun Bagan Kajang dua pekan lalu, warga Ketapang ini secara tak sengaja menyaksikan keberadaan orangutan itu di beranda depan rumah pemiliknya.

Seketika itu pula, Budi mengabadikan pemandangan tersebut dengan kamera ponselnya. “Saya langsung mengabadikannya dengan kamera seadanya,” katanya, Sabtu (18/10/2014).

Bahkan, si pemilik yang enggan disebutkan namanya sempat menawarkan orangutan itu kepada Budi seharga Rp2,5 juta. “Saya tolak tawarannya. Kalau diberi gratis saya pasti mau ambil untuk kemudian dilepas ke hutan. Kasihan kan orangutannya,” kata Budi seraya menyampaikan keberadaan orangutan ini ke publik melalui jejaring sosial facebook miliknya.

Lebih lanjut pria 28 tahun ini mengemukakan keprihatinannya lantaran satwa tersebut diberi makanan yang tidak layak. Bahkan, warga sekitar acapkali memberikan asupan rokok dan nasi putih. Bahkan, diberi minuman keras seperti arak.

Menurut Budi, orangutan malang itu dipelihara pemiliknya sejak dua tahun lalu. Ia mendapatkannya dari warga lain yang bekerja di kebun sawit. Orangutan itu kemudian dijual kepadanya dan dipelihara sampai sekarang.

Berdasarkan data Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI) Ketapang, ada 22 individu orangutan yang diselamatkan selama kurun waktu 2013. Salah satu ancaman terbesar orangutan adalah alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Media Kampanye dan Pendidikan Lingkungan Yayasan Palung, Tri Nugroho, mengatakan akhir-akhir ini, bukan hanya orangutan yang jadi sasaran. Beberapa satwa lainnya seperti burung enggang dan bekantan, juga tak luput dari sasaran timah panas pemburu yang tidak bertanggung jawab.

Pemburu, kata Tri, sejatinya sudah bisa dijerat dengan Undang-Undang Darurat lantaran status kepemilikan senjata api. Jika ada hasil buruan yang kebetulan satwa dilindungi, maka pemburu itu juga bisa dijerat sekaligus dengan UU perlindungan satwa.

Tri mengajak semua pihak untuk lebih sensitif dalam melihat masalah itu. “Bukan hanya penegakkan hukum kepada masyarakat saja yang perlu ditegakkan, tetapi juga bagi perusahaan yang telah memicu konflik antara masyarakat dengan orangutan,” ucapnya.

Warga 10 Desa Ini Ancam Pindah Jadi Warga Negara Malaysia

SAMARINDA -- Anggota DPRD Kalimantan Timur Yahya Anja mengatakan pemerintah jangan menganggap enteng ancaman warga 10 desa di Kabupaten Mahakam Ulu. Mereka mengancam akan pindah menjadi warga negara Malaysia.

"Ancaman warga 10 desa di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu, untuk pindah kewarganegaraan ke Malaysia merupakan ancaman serius yang tak boleh diabaikan," kata anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan (dapil) Kutai Kertanegara dan Kutai Barat di Samarinda, Selasa (21/10).

Faktanya, kata dia, tanpa maupun dengan ancaman, telah banyak WNI pindah warga negara karena merasa tidak mendapat perhatian dan keadilan dari pemerintah.
"Jangan sampai warga membuktikan ancaman mereka. Selama ini pemerintah pusat sebagai pihak yang paling memiliki tanggung jawab besar terhadap perbatasan dan kondisinya," katanya.

Ia mengatakan, taruhannya adalah harkat dan martabat bangsa. Apalagi jika sampai mengancam memasang bendera negara tetangga di wilayah mereka.

Yahya mengatakan meski tanggung jawab ini juga menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kaltim, namun perhatian dari pemerintah pusat yang selalu dinanti. Ancaman yang disampaikan melalui 10 kepala desa di Long Apari tersebut, pastinya bukan serta merta langsung dicetuskan.

"Pastilah ada alasan kuat. Adalah tugas pemerintah harus cepat tanggap soal ancaman ini, salah satu kepala desa mengatakan sudah berupaya memperjuangkan hak mereka hingga ke pemerintah Provinsi Kaltim dan pusat, namun hingga kini kenyataannya terisolasinya daerah mereka karena keterbatasan fasilitas dan infrastruktur terus saja terjadi," kata Yahya.

Untuk itu ia berharap pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, seperti jalan, jembatan. Infrastruktur jalan ini sangat vital sebagai akses mempermudah jalannya perekonomian antar daerah.

Yahya akan meluangkan waktu untuk menyerap lebih dalam aspirasi warga di Long Apari dengan berkunjung dan bertemu langsung dengan warga serta tokoh-tokoh dan kepala desa didaerah tersebut.

Kebutuhan mereka harus segera dipenuhi, kata Yahya, sehingga penderitaan mereka akibat tingginya harga bahan makanan pokok bisa teratasi, selain itu fasilitas penting lain juga harus dibangun, untuk kesehatan, pendidikan, telekomunikasi dan segala kebutuhan lain guna menghapus kesenjangan perekonomian.

"Yang tidak kalah penting adalah mereka juga merupakan salah satu tumpuan bagi pertahanan negara di perbatasan. Pemerintah Indonesia seharusnya sudah paham soal itu," kata Yahya.

Air Sungai Tercemar Akibat Eksplotasi Batu Di Sungai Way Tenubung

BANDAR LAMPUNG  --  Manajer Advokasi Industri dan Perkotaan Walhi Lampung Heri Hidayat mengaku akibat eksploitasi batu di sungai Way Tenubang, Bengkunat Pesisir Barat, warga sekitar mengalami dampak kerugian yang cukup besar.

Dampak  yang sudah dirasakan masyarakat antara lain pencemaran air sungai, kerusakan jalan warga yang dilalui truk angkut, debu jalan, polusi asap, penyakit pernapasan dan adanya potensi  penyakit pernapasan terhadap sekitar 200 kepala keluarga di dua desa Sukarame dan  Negeri Ratu. 

Pengguna KRL Harapkan Pemerintah Tambah Kereta

Jakarta -- Para pengguna Kereta Listrik (KRL) mengharapkan agar pemerintah bisa menambah jumlah KRL guna mencegah terjadinya dorong-mendorong antar penumpang ketika hendak menaiki kereta.

Seorang wanita Anita, yang bekerja di salah satu Bank Swasta di Kawasan Kota Jakarta Utara mengaku harus berdesak-desakan dengan penumpang lain karena harus saling dorong.

"Saya saja kalau mau naik kereta harus dorong-mendorong biar bisa dapat tempat," katanya saat ditemui di Stasiun Pasar Minggu Jakarta, Rabu.

Menurut dia, jumlah pengguna KRL dan jumlah KRL tidak sesuai dibuktikan dengan saat jam berangkat kerja dan jam pulang kerja pengguna KRL harus berdesak-desakan.

Anita yang kesehariannya menggunakan KRL ini juga mengatakan soal keamanan di kereta juga belum sepenuhnya terjaga.

"Beberapa minggu lalu ada seorang ibu yang jatuh dan keguguran karena lagi mengandung dari kereta saat hendak turun," tambahnya.

Hal ini juga diakui oleh Rahmad, seorang pengguna KRL yang bekerja di kawasan Salemba.
Rahmad mengaku, setiap hari saat jam-jam berangkat dan pulang kerja dirinya harus berdesak-desakan dengan penumpang lain.

"Kadang walaupun AC atau kipasnya hidup, tetap saja kepanasan karena dipenuhi penumpang," katanya.
Ia menambahkan, terkadang dirinya harus menunggu lebih awal agar bisa mendapatkan tempat untuk bisa duduk.

Ia mengharapkan ke depannya dilakukan lagi penambahan KRL untuk mengurangi membeludaknya pengguna KRL di jam berangkat dan pulang kerja.


Warga Bantaran Kali Mookevard dan Kali Item Akan Direlokasi ke Rusun

JAKARTA -- Dalam merevitalisasi Kali dan Waduk, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta segera merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali ke Rumah Susun (Rusun). Untuk menormalisasi Kali Mookavart, Jakarta Barat dan Kali Item, Jakarta Utara akan direlokasi ke Rusun Daan Mogot dan Rusun Komarudin.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Jonathan Pasodung menuturkan bahwa pihaknya sudah merelokasi warga bantaran Kali Mookevart ke Rusun Daan Mogot. Sementara untuk, relokasi warga bantaran Kali Item di Rusun Komarudin.

"Warga di bantaran Kali Mookevart sudah masuk ke Rusun Daan Mogot, sedangkan di Kali Item sebagian besar direlokasi ke Rusun Komarudin sebanyak 100 orang," kata Jonathan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Dia menjelaskan untuk relokasi Kali Moekevard dan Kali Item sudah masuk sebanyak 130 orang ke Rusun Daan Mogot. Menurutnya, semua warga sudah diberikan undian untuk penghunian rusun. "Warga sudah kita undi dan kita kasih undian hunian," singkatnya.

Menurutnya masih banyak warga di pinggiran Kali Mookevart dan Kali Item yang belum direlokasi. Namun, untuk saat ini pihak Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara sedang mendata warga. "Warga yang belum terdata tanya ke Wali Kota saja. Saya ngga pegang datanya," ucapnya.

Untuk penertiban di wilayah Jakarta Barat akan direlokasi ke rusun Daan Mogot, di Jakarta Utara ada di rusun Muara Baru dan Marunda. Sementara untuk Jakarta Timur akan dipindahkan ke rusun Pulogebang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso menuturkan untuk menertibkan bangunan liar yang berada di kali dan sungai menunggu informasi dari lima Pemerintah Kota Administrasi yang ada di Jakarta. Menurutnya, pihaknya tidak bisa bergerak tanpa adanya permintaan dari Pemerintah Kota Administrasi.

"Kami sedang menunggu dari jadwal di setiap Wali Kota dan Kepala Dinas Perumahan untuk melaksanakan penertiban," kata Kukuh.

Dia menuturkan bahwa dalam waktu dekat ini nampaknya belum bisa dilakukan. Pasalnya, belum ada tempat relokasi untuk warga yang terkena dampak penertiban. "Belum kayanya karena tempatnya belum ada," ucapnya.