Hatta Rajasa Terima Pernyataan Sikap LPM

Ketua Umum LPM H Ade E Manurung SH saat menyerahkan Surat Pernyataan pada Hatta Rajasa sebagai dukungan Capres - Cawapres 2014

Prabowo - Hatta Rajasa Deklarasi Capres Cawapres

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang didukung 6 Parpol siap menangkan Pilpres 9 Juli 2014 yang segera digelar

Demo LMP

Masa LMP Geruduk MK minta MK berlaku jujur dan adil

DEMO DAMAI KPU

Pemerintah DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Timur siap mendukung BNN dalam upaya memerangi penyalahgunaan Narkotika dan zat adektif lainya

LASKAR MERAH PUTIH DUKUNG KPU TETAP NETRAL DAN TANPA TEKANAN ASING

Pemerintah DKI Jakarta melalui DInas Pariwisata dan Kebudayaan menyediakan Bus Wisata Gratis untuk berkeliling di Kota Tua dan Monas

Dikeluhkan Warga BSPS Desa Dukuh Terindikasi Sarat KKN

SUBANG, BM - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah salah satu program pro-rakyat yang digulirkan oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dengan tujuan dapat terpenuhinya tempat tinggal yang layak huni.

Di Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang-Jawa Barat yang mendapatkan BSPS sebanyak 300 unit rumah, justru malah berujung kecewa dan menjadi bahan pertanyaan warga. Pasalnya, ketidaktransparansian dan ketidaksesuaian antara volume dengan nilai dana BSPS per-MBR menjadi indikator adanya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di desa tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Satim Sunarya warga Dsn. Dukuh Hilir Timur RT. 04/001 yang mengaku tidak tahu perihal tahapan pencairan dana BSPS, pihaknya hanya diberi bahan material yang jika dikalkulasikan +/- Rp. 4 juta atau jauh dari total anggaran Rp. 7,5 juta/MBR. Untuk menunjang pembangunan rumahnya, Satim mengaku sudah mengeluarkan uang Rp. 17 juta. "Emang sekarang sudah termen berapa?" tanya Satim yang disaksikan oleh 2 orang tim pelaksana kegiatan dari desa, Dadang dan Nurman.
Hal senada juga diungkapkan oleh Endang warga RT. 03/01, yang mengaku mengeluarkan biaya hingga Rp. 18 juta. Sebagaimana yang dialami oleh Satim, Endangpun mengaku diberi bahan material yang jika dikalkulasikan hanya 4 jutaan rupiah dan tidak tahu perihal tahapan pencairan dana BSPS.

Di lain pihak, menurut Aca yang mengaku sebagai ketua tim pelaksana kegiatan dari desa, saat dikonfirmasi, menuturkan untuk Desa Dukuh mendapat BSPS sebanyak 300 unit rumah dan teknis pelaksanaannya dibagi menjadi 31 Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Lebih lanjut, pihaknya menepis tudingan warga tersebut. Aca justru menantang warga untuk menghitung bahan material yang telah disalurkan kepada mereka. "Saya akan datangi warga yang berbicara seperti itu. Saya juga akan merekam pengakuan mereka," pekik Aca  yang juga sebagai guru di salah satu SMP di Kec. Ciasem ini dengan nada geram. Sementara itu, Kepala Desa Dukuh saat hendak dikonfirmasi terkesan menghindar dari wartawan, dihubungi via ponselnya tidak pernah diangkat. Ada apa?! (Asep Apipudin/Rj)

Pengguna Jalan Mengeluhkan Kondisi Ruas Jalan Bugis – Sukra

INDRAMAYU, BM – Pengguna jalan yang setiap harinya melewati ruas Jalan Bugis – Sukra Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, mengeluhkan ruas jalan tersebut kondisinya rusak parah. Padahal, Jalan Bugis – Sukra merupakan akses utama kendaraan bermotor untuk mengangkut hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kerajinan masyarakat lainnya.

Dewi Aryani, SE seorang Karyawan Bank Swasta yang setiap hari pulang pergi ke kantornya melintasi Ruas Jalan Bugis – Sukra kepada BM mengeluhkan kondisi ruas jalan tersebut, dikarenakan hampir sebagian ruas jalan dari Blok Gadel Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan sampai ke Desa Sukra Kecamatan Sukra, kondisinya rusak parah.

Sebab itu, Dewi Aryani, SE mengharapkan kepada Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu, segera memperbaiki ruas jalan Bugis – Sukra, mengingat sebentar lagi datangnya musim penghujan. Apabila tidak segera diperbaiki maka akan banyak memakan korban kecelakaan lalu lintas.

Di tempat terpisah Kepala UPTD Bina Marga Haurgeulis, Warhadi, ST saat ditemui BM di kantornya mengatakan, pihaknya mengaku sudah melaporkan kondisi ruas jalan Bugis – Sukra ke Dinas Bina Marga Indramayu, Insya Allah ruas jalan tersebut akan segera diperbaiki.  (N Tarigan)  

Amblasnya Tanggul Sungai Citarum Sebab Faktor Alam

BEKASI, BM - Pembangunan Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir Sungai Citarum Hilir Walahar Muara Gembong Paket 1 (Lanjutan) di Kabupaten Bekasi (W.1129 - W.1256 dan W.1207 - Muara Bendera) Kontraktor Pelaksana PT. Wijaya Karya (Persero), dengan sumber dana APBN di desa Pantai Bakti  Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, baru selesai dibangun tahun 2013 yang lalu amblas terkena banjir bandang, sehingga mengakibatkan  kerusakan 24 rumah warga dan tanaman padi petani serta tambak ikan. Menurut keterangan Kepala Desa Pantai Bakti Suwinta kepada BM, amblasnya tanggul Sungai Citarum mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar bagi warganya, akan tetapi pihak kontraktor PT. Wijaya Karya bertanggung jawab memberikan bantuan berupa uang kerohiman dan bantuan yang lainnya. Ketika dikonfirmasi penyebab amblasnya tanggul Sungai Citarum Suwinta menjelaskan, pembangunan tanggul Sungai Citarum tahun 2012 yang lalu, tidak ada kendala sampai selesai tahun 2013. Memasuki awal tahun 2014 bulan Januari, tiba tiba datang banjir bandang  besar yang tidak diduga, sehingga mengakibatkan amblasnya tanggul tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan anda konfirmasi ke pihak kontraktor PT. Wijaya Karya sebagai badan usaha milik negara ucapnya.

Sony sebagai pelaksana proyek pembangunan rehabilitasi pengendali banjir Sungai Citarum dari PT. Wijaya Karya ketika ditemui di ruang kerjanya di Cawang Jakarta Timur mengatakan kepada Berita Metro, bahwa pembangunan Tanggul Sungai Citarum sudah sesuai specifikasi dan kualifikasi yang tertera dalam dokumen proyek faktor perencanaan dan konsultan, Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sudah menjalankan pedoman peraturan Menteri PU No. 06 Tahun 2008, tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi dan juga tidak mengurangi dari rencana anggaran biaya, jadi amblasnya Tanggul Sungai Citarum disebabkan faktor alam yang tidak terduga, dan Tanggul Sungai Citarum masih dalam pemeliharaan untuk pembangunannya akan dilanjutkan kembali secepatnya. (Ruslan)
                                            

Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia Belum Siap Menghadapi AEC

ASEAN Economic Community (AEC) akan dihadapi 3 bulan lagi, namun masih belum disadari oleh sebagian besar tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapinya. Bahkan, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui dan mengerti apa sebenarnya AEC itu. AEC (Asean Economic Community) merupakan komunitas negara-negara di  Asia Tenggara yang memberlakukan single market atau perdagangan terbuka untuk barang, jasa, modal tenaga kerja dan investasi.  Karena perdagangan terbuka tersebut kompetensi adalah hal penting yang harus ditingkatkan karena dengan kompetensi kita dapat mengetahui tipe pekerjaan yang tepat bagi seseorang dan individu tesebut dapat mengembangkan kemampuan dalam dirinya. Selain tenaga kerja yang kompeten, masyarakat Indonesia harus memiliki sertifikasi agar mendapat pengakuan terhadap kualifikasi dan kompetensi serta memudahkan dalam memasuki pasar tenaga kerja Internasional.

Terdapat 12 sektor usaha yang diliberalisasikan dalam pelaksanaan AEC yaitu, tujuh sektor perdagangan dan industri dan lima sektor jasa. Di masing-masing sektor tersebut tenaga kerja Indonesia ternyata masih kurang kompeten. Di sektor industri tekstil dari sekitar 1,3 juta tenaga kerja Indonesia hanya 57% yang berkompeten dan sisanya 43% masih perlu pembinaan. Menurut Sumarna Abdurahman Ketua Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Kamar Dagang dan Industri, bahwa permasalahan utama kurangnya tenaga kerja profesional itu adalah dampak dari tidak adanya standarisasi kompetensi, serta kurang sesuainya kurikulum yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja.

Kompetensi yang perlu dipersiapkan dengan baik oleh semua tenaga kerja Indonesia antara lain adalah, kompetensi berbahasa inggris sesuai standar internasional yang sudah mendapat sertifikasi seperti toefl (score minimal 500), penguasaan teknologi siap pakai dan kerja, kemampuan teknik dan keahlian lainnya yang dibutuhkan industri.

Kompetensi tenaga kerja Indonesia yang masih kalah saing dengan tenaga kerja luar menjadi beban yang cukup berat. Beban ini mengharuskan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengimplementasikan segala perencanaannya dalam menghadapi AEC dengan segera. Saat ini pemerintah memprioritaskan kompetensi tenaga kerja ke dalam program pembangunan nasional dengan menaikkan APBN untuk pendidikan sebanyak 20%. Pemerintah pun sejak tahun 2000 telah memulai standarisasi kompetensi kerja yang berbasis pendidikan dan pelatihan,  pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Selain kompetensi, sertifikasi kompetensi seharusnya telah dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia karena merupakan nilai tambah dan jaminan seseorang telah memiliki standar kompetensi serta sebagai batu loncatan dalam persaingan tenaga kerja.  Pekerjaan akan terasa lebih  efektif di tempat kerja karena setiap pekerja melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

Persaingan tenaga kerja dalam menghadapi AEC 2015 tidak dapat dihentikan lagi, waktu semakin mencekik kita. Kita tidak mungkin hanya menonton dan merelakan jabatan di suatu tempat yang seharusnya diduduki oleh masyarakat Indonesia, namun justru diduduki oleh tenaga kerja asing. Dan pada akhirnya kita hanya akan menjadi bawahan di negara kita sendiri. Lalu, Indonesia hanya mampu mengirim TKI pekerja rumah tangga ke luar negeri. Jalan keluar dari permasalahan ini adalah kesadaran untuk meningkatkan kompetensi dari masing-masing individu yang didukung oleh program pemerintah yang terkait.

Program-program yang dibuat haruslah merata ke semua daerah agar semua masyarakat Indonesia baik di kota besar, maupun desa bisa bersaing dengan masyarakat asing.

Program peningkatan kompetensi bisa dimulai dari tingkat yang sederhana seperti program pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Karena faktanya kurikulum, akses pendidikan, fasilitas, dan guru di beberapa sekolah di Indonesia belum memenuhi standar yang sesuai. Contohnya saja di daerah seperti Kalimantan dan Papua masih banyak sekolah yang memakai kurikulum lama dan tidak menerapkan kurikulum pemerintah dengan ruang kelas yang tidak layak, sehingga menghasilkan lulusan yang belum siap menghadapi persaingan di luar. Hal ini bisa disebabkan karena perhatian dan pengawasaan pemerintah yang lebih banyak diberikan pada sekolah-sekolah di kota besar. Maka dari itu perlu adanya pemantauan dari pemerintah, terhadap kompetensi yang ada sehingga AEC bukan dianggap sebagai ancaman namun merupakan sebuah peluang bagi Indonesia untuk bersaing di kompetisi ekonomi regional. (Oleh Maya Monica)

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi Diduga Terima Suap

BEKASI, BM - Kepala Sekolah adalah pekerjaan yang paling mulia, namun Kepala Sekolah yang satu ini sering mangkir. Menurut pemantauan wartawan BM, Rahmatullah selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Babelan yang terletak di Perumahan Pondok Ungu Permai Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi melanggar PP 53. Diduga Rahmatullah punya kantor alternatif untuk  mengelabui para wartawan, LSM, maupun ormas lainnya.

Sementara BKD, Dikdas, Kepala Dinas Pendidikan diduga sudah dapat sesuatu dari Kepala Sekolah, sehingga Rahmatullah bebas untuk melakukan segala cara seperti dugaan SPJ fiktif, pemerasan terhadap orang tua murid pada saat penerimaan siswa-siswi baru tahun 2014 yang meminta uang pelicin sebesar Rp. 3.000.000,- yang lewat pintu belakang, bahkan merekayasa KK untuk keluarga prasejahtera dan bina lingkungan.

Sampai berita ini diturunkan Kabid, Dikdas bahkan Kepala Dinas Pendidikan sulit untuk ditemui, pasalnya ada dugaan sudah kongkalikong. Disisi lain Rahmatullah pernah menyuap oknum wartawan, agar kasusnya jangan sampai diekspos seluruh wartawan yang ada di Kab. Bekasi. Rahmatullah telah memberikan uang yang cukup lumayan sebagai mediatornya Kepala Sekolah SMPN 1 pada saat itu untuk melakukan mediasi kepada wartawan, sehingga terjadilah negosiasi uang suap yang diberikan Kepala Sekolah disalah satu warung pojok. Pihak KEJARI harus menelusuri kasus kejahatan yang diduga dilakukan oleh Rahmatullah, karena negara kita adalah negara hukum semua kedudukan kita sama didalam hukum. (RNN)

Diduga Gaji Satpam SMPN 5 Kota Bekasi Disunat Kepala Sekolah

BEKASI, BM – Sahroni, Kepala Sekolah SMPN 5 yang terletak di Jl. Seroja Bekasi Utara Kota Bekasi yang sudah menyandang gelar M.Pd tidak menjadi suatu jaminan yang lebih baik, bahkan Sahroni telah melaksanakan rukun Islam yang ke-5, bukan suatu jaminan untuk menjadi Haji yang mabrur. Seharusnya Sahroni memberikan suri tauladan terhadap para gurunya, para keamanan sekolah seperti satpam yang tanggung jawabnya cukup berat di sekolah. Jika kendaraan hilang seperti kendaraan roda dua baik sepeda maupun motor bahkan mobil harus siap untuk mengganti, jika tidak satpam akan terancam. Namun di balik ini Kepala Sekolah tetap perintahkan Wakil Kepala Sekolah untuk mengutip uang setoran parkir, yang akan disetorkan kepada bendahara sebesar Rp. 50.000,- / hari, ditambah 1 mobil harus setor  Rp. 50.000,- / mobil untuk setiap bulan.

Melihat dari kacamata hitam H. Sahroni sangat santun terhadap satpam, namun melihat rupiah matanya hijau.

Sahroni pada bulan Agustus pernah merapatkan seluruh guru dan satpam ikut rapat. Sahroni menyatakan akan menaikan gaji satpam terhitung bulan September yang sudah 10 tahun akan diberi gaji Rp. 1.200.000,- yang 15 tahun akan diberi gaji Rp.1.500.000,-. Faktanya ketika satpam mengambil gaji dari Kasubag TU maupun bendahara, semua pernyataan Kepala Sekolah “BOHONG”, bahkan gaji malah disunat.

BKD dan Inspektorat Kota Bekasi harus memanggil Kepala Sekolah untuk diminta pertanggungjawabannya, segala tindak-tanduk Kepala Sekolah bisa dikategorikan “Puli Gaya Baru Berjamaah”.

Ketua Komisi D, DPRD Kota Bekasi yang baru dilantik yang membidangi pendidikan harus memanggil Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Bekasi dan melakukan sidak. Disisi lain pada saat Idul Adha setiap siswa-siswi yang beragama Islam baik yang tidak mampu maupun yang mampu harus membayar Rp. 50.000,- untuk Qurban, jika tidak dibayar oleh para siswa-siswi akan terancam, bahkan siswa-siswi banyak yang tidak mendapatkan daging sapi dan kambing. Ada dugaan pihak sekolah mendapatkan keuntungan, diperkirakan jumlah siswa-siswi  ± 1.000 orang, lumayanlah bisa dibagi-bagi. (RNN)

GAKI Akan Laporkan Kepsek SDN 06 Terkait Terima Fee dan Laporan Fiktif BOS

BEKASI, BM - Ketua Umum Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) H. Adek Erfil Manurung, SH akan perintahkan jajarannya ke KEJARI Kab. Bekasi, untuk melaporkan pihak Kepala Sekolah SDN 06 atas dugaan laporan fiktif BOS buku. Menurut beberapa sumber menyampaikan ke wartawan BM, saat mau dimintai komentar dan konfirmasinya seputar dugaan korupsi BOS buku dan terima fee, yang bersangkutan tidak berada ditempat, bahkan semua laporan BOS buku diduga fiktif.

Hanya sampai disitu saja borok dan keborokan yang berbau busuk di sekolah tersebut mulai menguap. Selain dugaan korupsi telah menjamur pungutan-pungutan liar mulai les komputer, les bahasa Inggris, bimbel bahkan penjualan seragam harganya yang cukup mahal, demi memperkaya diri sendiri dan pembagian hasil terhadap kroni-kroninya seperti para guru, Dikdas bahkan sampai ke pihak Kepala Dinas Pendidikan sudah mendapatkan sesuatu dan kongkalingkong.

Menurut aktivis Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) Yamamoto Sitorus, SH. dia siap melaporkan Kepala Sekolah ke pihak KEJARI Kab. Bekasi.  Saat dikonfirmasi salah satu wartawan BM di Kantor Pusat Jatinegara Jakarta Timur, Yamamoto Sitorus, SH berasumsi, Kepala Sekolah tersebut harus dimutasi dan dilaporkan ke KEJARI  karena GAKI sudah mempunyai alat bukti foto copy SPJ BOS Buku dan tinggal menunggu satu alat bukti lagi.

KPK, wartawan, LSM, sama kedudukannya di dalam hukum, apalagi kepala sekolah tersebut sudah mempunyai gelar S2 bahkan bakal melanjutkan S3, seharusnya harus menolak KKN. Bahkan Kepala Sekolah bisa dijerat Undang-Undang Tipikor, ujar  Yamamoto  mengakhiri konfirmasinya dengan wartawan BM. (NN)

Kang Emil Berharap Komunikasi Bareng DPRD Kota Bandung Lancar

BANDUNG, BM - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Kang Emil berharap komunikasi Pemkot Bandung semakin lancar pasca pelantikan Ketua DPRD Kota Bandung.

"Dilantiknya ketua dan tiga wakilnya, semuanya mulai dari nol. Sehingga ini membangun komunikasi lancar," ujar Kang Emil di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (10/10) lalu.

Emil tidak khawatir dengan terpilihnya Isa sebagai Ketua DPRD Kota Bandung, lantaran berasal dari partai yang berseberangan dengan partai yang mengusungnya saat Pemilihan Wali Kota Bandung.

"Pak Isa sudah berkali-kali terpilih jadi anggota DPRD jadi lebih berpengalaman. Saya yakin Pak Isa bisa menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh anggota meski dari partai yang berbeda," ujar Emil.

Ia menegaskan, Pemkot Bandung akan lebih memilih banyak bekerja ketimbang memikirkan perbedaan. Menurut Emil, banyak agenda Pemkot Bandung yang harus diselesaikan, terutama terkait anggaran.(Tribun/Alex)

Pemkot Bandung Bangun Taman Gizi

BANDUNG, BM - Setelah merevitalisasi dan mengaktivasi sejumlah taman dengan berbagai tema, Kota Bandung kini memiliki taman baru dengan mengusung tema olahraga, yakni Taman Gizi di Jalan Teuku Umar.
Taman Gizi merupakan taman tematik yang kembali dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Taman tersebut berada di Jalan Teuku Umar, yang lokasinya tidak jauh dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. 

Dalam taman tersebut terdapat enam alat fitnes dengan berbagai fungsi. Alat-alat itu nampak menarik karena dicat dengan warna-warna cerah.

Jumat (10/10) sore lalu, warga terlihat asyik mencoba beragam alat fitnes yang masih nampak baru. Anak muda dan orang tua secara bergantian menggunakan alat yang biasanya ditemui di pusat-pusat kebugaran tersebut. "Sekarang bisa siapa aja pakai alat fitnes," ujar Zaenal (22) salah seorang warga Bandung.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan, Taman Gizi dibangun dalam rangka memulai program Bandung Sehat. Rencananya alat fitnes luar ruangan (outdoor) juga akan dipasang di sejumlah taman lainnya.

"Ini adalah program Bandung Sehat yang nanti muncul di seluruh wilayah Bandung," ungkapnya. Di negara-negara maju, pemasangan alat fitnes di luar ruangan telah lazim dilakukan. Selain lebih sehat, suasana luar ruangan menambah rasa nyaman saat berolah raga.

Kepala Dinas Permakaman dan Pertamanan Kota Bandung Arief Prasetya mengaku baru satu pekan memasang peralatan fitnes di taman tersebut. Taman ini merupakan taman tematik yang diberi nama Taman Gizi.

"Kami sudah memasang alat fitnes sepekan yang lalu," ucap Arief.

Arief menuturkan, pemasangan alat kesehatan tersebut menghabiskan anggaran hingga Rp200 juta. Sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Selain dipasang alat fitnes, juga akan dipasangi fasilitas lainnya, seperti perbaikan lapangan sepak bola, jogging track, terapi batu, dan fasilitas pendukung lainnya. "Ke depan akan ada toilet, perpustakaan, lampu taman dan bangku taman," pungkasnya.(Lis/Alex)

Ada 50 Nominator di KPID Jabar Award 2014

BANDUNG, BM - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar) mengumumkan 50 nominator KPID Jabar Award 2014. Para pemenang KPID Award ini selanjutnya akan diumumkan pada 17 Oktober mendatang di Bandung.

Ketua KPID Jawa Barat Neneng Athiatul Faiziyah dalam konferensi pers "Nominator KPID Award Jabar 2014" di Kantor KPID Jabar Jln. Malabar Bandung, Jumat (10/10) lalu mengatakan, pemberian award ini adalah kali ke-7.

Dalam pelaksanaan KPID award tahun ini, ada 72 lembaga penyiaran yang ikut serta mengirimkan programnya ke KPID berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan. "Jadi ini merupakan pelaksanaan ke-7. Dan sesuai rencana, pengumuman pemenang akan disampaikan 17 Oktober mendatang di kawasan Trans Studio Bandung," katanya.

Ketua Tim Juri KPID Award 2014 Budiana Kartawijaya mengatakan, beberapa penilaian yang dilakukan adalah nilai manfaat dari program tersebut, news value, bahasa, kredibilitas narasumber, kelengkapan administrasi, dan kemasan secara keseluruhan. Ada lima kategori untuk program radio dan lima kategori untuk program televisi dengan lima nominator untuk masing-masing kategori.

Ke-50 nominasi tersebut adalah; kategori berita televisi (IMTV Bandung/Jabar Sore, Kompas TV Jabar/Kompas Jabar Sore, LPP TVRI Jabar/Jabar Dalam Berita, MQTV Bandung/Bandung Mancawura, SMTV Sumedang/Bewara Kiwari).

Ketagori feature televisi (Bhineka TV Majalengka/Wirausaha, Kompas TV Jabar/Kompas Parahiyangan, LPP TVRI Jabar/Negeri Seribu Goa, MQTV Cirebon/Rahmat Seluruh Alam-Istimewanya Seorang Ibu, RCTV Cirebon/Tajug Insung).

Kategori Talkshow Televisi (I-Chanel Bandung/Tepas Bandung, IMTV Bandung/Sura Seuri Sore, Kompas TV Jabar/I Love Bandung, LPP TVRI Jabar/Lentera, SMTV Sumedang/Sistem Rekruitmen PNS).

Kategori iklan layanan masyarakat (Bandung TV/Bandung Nu Urang, LPP TVRI Jabar/Pikirkan Sekali Lagi, PAR TV Sumedang/Hak Perlindungan Anak, PJTV Bandung/Peduli Savety Drive, RCTV Cirebon/Perpustakaan.
Kategori dokumenter (Bandung TV/Tradisi Membuat Alat Musik Khas Sunda, I-Chanel/Jarambah, Kompas TV Jabar/Kabayan Nyintreuk, LPP TVRI Jabar/Selembar Kain, SMTV Sumedang/Dayeuh Luhur).

Sementara untuk radio, kategori berita radio (ADS FM Karawang/Warta Jomantara, I-Radio FM Bandung/Selidik, LPPL Kuningan FM/Kuningan Info, Megaswara FM Bogor/Bogor Update, PR FM Bandung/Liputan Khusus Mudik Balik).

Kategori feature radio (Gema Parahyangan FM Ciamis/Pengamen Jalanan, LPPL Radio Kuningan/Lumbung Desa, PR FM Bandung/69 Tahun Indonesiaku, RPC Ciawi Bogor/Mengenal Lebih Dekat, Tamala FM Tasikmalaya/Payung Geulis Yang Tak Pernah Terkikis).

Kategori talkshow radio (Dairi FM Cirebon/Teman Wanita Bersama Aimi, I-Radio Bandung/Ngaronda, PR FM Bandung/Ridwan Kamil Ngabandungan, Radio B FM Bandung/Gendis/Geng Ladies, Rase FM Bandung/Gerakan Pungut Sampah).

Kategori iklan layanan masyarakat radio (LPPL FM Kuningan/PDAM-Hemat Air, Piss FM Ciamis/Spot Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2014, Purnama FM Tasikmalaya/ILM Aids, Rase FM Bandung/Insert Lingkungan, RPC FM Ciawi Bogor/Cuci Tangan).

Kategori musik etnik daerah Jawa Barat (Bestari FM Sukabumi/Tembang Katineung, Cinde FM Indramayu/Acara Layanan Wangsal-Kemerdekaan dan Cinta Tanah Air, Elmitra Sukabumi/Dongeng Sunda, Gespa Tasikmalaya/Mapag Carita Wayang Eps.3, Tamala FM Tasikmalaya/Dalinding Asih). (Nuryani/A-89/Alex)

10 Bus Sekolah Gratis Siap Layani Pelajar Kota Bandung

BANDUNG, BM - 10 Bus sekolah gratis diluncurkan Pemerintahan Kota Bandung, Jawa Barat. Nantinya bus ini akan melayani khusus pelajar yang mengenakan seragam sekolah.

Pelajar tinggal menunjukkan kartu pelajar dan akan diantarkan oleh bus yang baru membuka dua rute, yaitu Antapani - Ledeng (PP) dan Leuwipanjang-Dago (PP) dengan waktu operasional antara pukul 05.00-08.00, 11.00-14.00, 16.00-19.00 WIB.

Walikota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan bus sekolah gratis dapat menampung sekitar 60 pelajar tiap busnya. Dengan komposisi 30 penumpang duduk dan 30 lainnya berdiri.

Ditambahkan pria yang akrab disapa Emil ini, bus sekolah gratis dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan dengan target penumpang yaitu pelajar yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi atau diantar oleh orangtua.

"Bus tidak mengambil jatah penumpang angkot ini tujuannya mengurangi kemacetan. Orangtua yang biasanya mengantarkan anaknya ke sekolah bisa mengantarkan ke shelter bus," kata Walikota Ridwan Kamil, belum lama ini. Selain itu Emil mengatakan, untuk saat ini pihaknya baru bisa menyediakan sepuluh kendaraan dan tahun depan jumlah bus sendiri akan bertambah dengan fasilitas yang lebih menunjang. "Tahun depan bus sekolah akan lebih banyak lagi. Bakal ada WiFi-nya dan lain-lain nanti bus akan dicat warna kuning dan akan pakai gambar hewan-hewan," tandas dia. (Tribun/Alex)

Kegagalan Timnas U-19 di Piala Asia Disebabkan Terlalu Banyak Uji Coba

JAKARTA -- Pelatih Teknik Tim Nasional Indonesia U-19 Rudy William Keltjes menilai kegagalan yang dialami tim nasioal Indonesia U-19 bukan disebabkan metode pelatihan yang salah. Akan tetapi, penyebabnya dipicu oleh jadwal pertandingan uji coba yang terlalu mepet yang membuat pemain jenuh begitu menghadapi pertarungan sesungguhnya.

"Hati-hati anak-anak itu keseringan latihan bisa berbahaya buat mereka. Cepat jenuh," ujar Rudy William Keltjes.

Selain jenuh, kata Rudy padatnya jadwal latihan dan uji coba itu membuat capaian peak performance skuat Garuda Jaya lebih cepat dari target yang diinginkan.

Dalam rencana yang tertuang dalam periodisasi latihan, peak performance skuat Garuda Jaya itu tercipta di bulan Oktober, yakni saat laga sesungguhnya di Piala Asia U-19 2014. Akan tetapi, seringnya uji coba menjadikan pencapaiannya lebih cepat.

"Yang merusak itu diuji coba Tur Nusantara kedua dan saat ke Eropa. Ini yang membuat mereka jenuh karena terlalu banyak uji coba. Mereka bermain tidak fokus dan kehilangan konsentrasi," ujarnya.

Harga Gabah Tinggi, Petani Majalengka Girang

Majalengka - Harga gabah di Kabupaten Majalengka mencapai Rp. 5 ribu per kilogram. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 3.350 per kg.

Manto, petani asal Desa Palasah Kecamatan Kertajati, mengakui jika harga gabah saat ini cukup tinggi. »Menjualnya pun tidak susah. Banyak pembeli yang berdatangan ke sawah dan rumah-rumah petani untuk mencari gabah,” katanya, Rabu, 22 Oktober 2014. Mereka berebut mencari gabah yang masih tersisa di akhir musim gadu (kemarau).

Manto senang dengan harga gabah yang cukup tinggi. Apalagi dia baru panen dua minggu lalu. Uang penjualan gabah akan digunakan Manto untuk membeli pupuk. Manto mengaku takut saat musim tanam rendeng sulit mendapatkan pupuk.

Hal yang sama diungkapkan Neri, petani asal Kelurahan Simpeureum Kecamatan Majalengka. »Saya langsung setuju menjual gabah saat ada yang datang ke rumah dan ingin membeli gabah seharga Rp. 5 ribu/kg,” katanya. Harga ini menurut Neri, jauh di atas harga pembelian yang ditawarkan Bulog.

Namun, Neri mengaku tetap harus pintar-pintar membagi gabah yang akan dijual dan akan dikonsumsi sendiri. Sebab jika tidak, Neri terpaksa membeli beras di pasaran dengan harga yang tinggi. Apalagi produksi gabah saat ini berkurang akibat kekeringan dan serangan hama.

Kepala Subdivisi Regional Bulog Cirebon Miftahul Ulum saat dikonfirmasi akan memantau tingginya harga gabah yang terjadi di Kabupaten Majalengka. »Akan kami pantau dulu,” kata Miftahul, yang baru beberapa hari mengisi jabatan di Bulog Cirebon.

Alami Kekeringan Warga Bantul Bendung Sungai Progo


BANTUL - Petani dari 11 desa di empat kecamatan di Kabupaten Bantul membendung sementara aliran Sungai Progo yang berada di Kamijoro, Pajangan, Bantul. Semenjak musim kemarau, aliran Progo tidak dapat masuk ke intek (sudetan) yang ada di dekat sungai tersebut.

Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Pijenan Kamijoro, Sutardi mengatakan, kerja bakti membendung sementara Sungai Progo dimulai pada Senin (6/10/2014) dan diperkirakan selesai pada Rabu (15/10/2014). Para petani membendung Sungai Progo menggunakan batu yang diikat dengan kawat bronjong melintang sungai.

Adapun panjangnya sekitar 60 meter dan tingginya sesuai kedalaman sungai, mulai dari 2,5 meter hingga 3,7 meter. "Menjelang musim tanam (MT) pertama kita pasti membuat bendungan sementara kaya begini.

Soalnya kan pas musim kemarau, air tidak bisa masuk intek sehingga tidak bisa sampai di hilir," tutur Tardi, Rabu (8/10/2014).

Menurut Tardi, angka ketinggian bendung kali ini lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 lalu, tinggi bendung hanya 70 cm, tetapi rupanya tahun ini terjadi pendalaman.

Pada musim kemarau seperti sekarang, petani yang berada di hilir sulit memperoleh air, sehingga mereka kesulitan untuk mengairi tanamannya. Adapun dana yang dibutuhkan untuk membuat bendung ini sekitar Rp. 100 juta dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait.

"Biaya ada yang swadaya dan ada pula yang dari instansi terkait," tambahnya.

Perusahaan Otobus Wajib Cek Kelayakan Kendaraan

SURABAYA --  Faktor lain adalah bandelnya perusahaan otobus.

Dalam beberapa laporan, perusahaan ini tidak segera mengganti onderdil yang sudah harus diganti.
Kalau di tengah jalan rem blong, apa itu salah sopir? Sopir kan tinggal pakai bus karena yang mengecek kelayakan bus ada sendiri.

Perusahaan otobus perlu  berpikir keras untuk rutin mengganti onderdil.

Selama ini, minat masyarakat naik angkutan publik menurun. Keleluasaan memiliki kendaraan pribadi menjadi satu di antara penyebabnya.

Penyebab lain adalah lamanya waktu tempuh karena macet. Pendapatan perusahaan pun menurun.
Padahal, beban pengeluaran setiap tahunnya terus meningkat.  Mulai dari bahan bakar, upah tenaga kerja sampai perawatan armada. Belum lagi pajak dan retribusi yang terus meningkat.

Seharusnya, pemerintah ambil peran di kondisi ini. Misalnya, sudah gratiskan saja uji kir.

Pengusaha cukup membayar pajak dan retribusi. Uji kir itu kan layanan. Jadi tidak perlu ditarik lagi.
Biaya uji kir juga membebani. Apalagi, kewenangan uji kir diserahkan ke kota/kabupaten.
Tidak semua kota/kabupaten memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam uji kir dan peralatan.

Dari catatan saya, dari seluruh sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian Perhubungan sampai dinas di kota/kabupaten, hanya ada empat persen yang memiliki keahlian uji kir.

Kalau uji kir digratiskan, pemerintah memiliki kekuatan lebih untuk menekan perusahaan.
Jadi, sifat uji kir ini wajib dan ada sanksi tegas kalau sampai ada perusahaan yang tidak melakukannya. Upaya ini juga menghilangkan praktik pungli.

Saya juga menyoroti, kepemilikan armada yang bukan atas nama perusahaan. Kalau dulu, taksi yang pakai sistem ini.

Sekarang, bus juga banyak. Armada diatasnamakan pribadi dan ada pula yang titipan dari pihak di luar manajemen. Praktik ini membuat hukum menjadi tidak pasti.

Terakhir, dalam UU Lalu Lintas yang baru, personel Dinas Perhubungan dikebiri.

Mereka tidak memiliki kewenangan untuk menindak angkutan umum yang melanggar.

Kewenangan itu hanya ada di polisi. Jadi jangan heran banyak pelanggaran yang dibiarkan karena keterbatasan personel kepolisian.