Hatta Rajasa Terima Pernyataan Sikap LPM

Ketua Umum LPM H Ade E Manurung SH saat menyerahkan Surat Pernyataan pada Hatta Rajasa sebagai dukungan Capres - Cawapres 2014

Prabowo - Hatta Rajasa Deklarasi Capres Cawapres

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang didukung 6 Parpol siap menangkan Pilpres 9 Juli 2014 yang segera digelar

Demo LMP

Masa LMP Geruduk MK minta MK berlaku jujur dan adil

DEMO DAMAI KPU

Pemerintah DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Timur siap mendukung BNN dalam upaya memerangi penyalahgunaan Narkotika dan zat adektif lainya

LASKAR MERAH PUTIH DUKUNG KPU TETAP NETRAL DAN TANPA TEKANAN ASING

Pemerintah DKI Jakarta melalui DInas Pariwisata dan Kebudayaan menyediakan Bus Wisata Gratis untuk berkeliling di Kota Tua dan Monas

Kenaikan Tarif Tangkuban Parahu Dikeluhkan Pengusaha Wisata

BANDUNG  -  Pengusaha wisata tour and travel di Bandung menyatakan keberatan rencana kenaikan tarif masuk obyek wisata Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat, Jabar  mulai 1 November 2014.

"Kami selaku pelaku usaha wisata sangat keberatan untuk kenaikan tiket masuk wisata Tangkuban Parahu," kata pemilik perusahaan wisata FresTour and Travel, Syaiful Wathan di Bandung, Rabu (1/10/2014).

Ia menuturkan, PT Graha Rani Persada Putra selaku pengelola wisata Tangkuban Parahu merencanakan menaikkan tarif untuk wisatawan domestik dan asing.

Kenaikan tarif dosmestik sebesar Rp. 25.000,-  pada hari biasa dan Rp. 35.000,-  khusus akhir pecan.  Kemudian tarif wisatawan asing untuk hari biasa Rp. 200.000,-  dan akhir pekan Rp. 300.000,-  per orang.  " Untuk tarif wisatawan asing yang membuat kami selaku pelaku usaha sangat keberatan," katanya.

Terkait  kenaikan  tarif  itu, Syaiful mengatakan telah mengajak sejumlah agen wisata lainnya untuk mengeluarkan Tangkuban Parahu sebagai tujuan wisata.

Tindakan itu, menurut Syaiful, sebagai bentuk protes para pelaku usaha wisata terhadap PT.  Graha Rani Persada Putra yang akan menaikkan tarif masuk wisata tersebut. "Karena kenaikan harga tiket ini tidak relevan dengan pelayanan dan fasilitas yang ada," katanya.

Syaiful  berharap, pengelola wisata dan pemerintah mengkaji kembali terkait kenaikan tariff  tersebut  yang  diharapkan  tidak  merugikan pelaku usaha wisata.

Warga Mengeluh Beras Miskin Banyak Kutunya

MANADO  -  Rendahnya kualitas beras miskin (raskin) membuat sebagian warga mengeluh. Bahkan penanganan pembagian raskin juga dirasa kurang baik.

Mulyati, salah seorang warga yang tinggal di daerah Wonasa mengaku kualitas raskin yang dibeli tidak terlalu bagus.

"Yah namanya juga beras ekonomi. Kadang-kadang banyak batu, konga, bahkan kutu. Warna beras juga kuning. Pernah dapat beras yang banyak sekali konganya. Setelah ditapis setengah dari beras yang dibeli ternyata konga," katanya Rabu (1/10/2014).

Meskipun rendahnya kualitas raskin, tapi dia tetap mengonsumsi raskin tersebut karena tidak berpengaruh pada kesehatan.

"Bertahun-tahun saya bersama keluarga mengonsumsi raskin. Tapi untungnya tidak ada yang sakit perut," ujar perempuan yang memiliki tiga anak ini.
Dia juga menambahkan penanganan akan pembagian beras juga kurang baik.

"Saya beli di kantor lurah. Tapi pembayaran ditagih kepala lingkungan. Kadang-kadang sudah dibayar, tapi berasnya tidak langsung diberikan. Harus menunggu beberapa hari bahkan minggu," ungkapnya.
Dia berharap agar penanganan terhadap pembagian beras harus diperbaiki agar lebih baik lagi ke depannya.

"Kalau lama diantar kami mau makan apa? Makanya kadang-kadang saya hanya berikan uang jika sudah ada berasnya," tandasnya.

Hal senada disampaikan oleh Leila. Warga Paal IV ini mengaku raskin yang dibeli tidak berkualitas.
"Karena banyak batu dan konga. Kadang-kadang saya campur raskin dengan beras kualitas yang bagus," kata Lea.

Namun dia berharap agar meskipun raskin, tapi setidaknya pemerintah harus memberikan beras yang layak bagi warganya.

"Meskipun raskin, tapi bukan berarti kualitasnya juga miskin. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan raskin dengan kualitas yang baik," harapnya.

Telkom - Jasa Marga Bangun Kabel Serat Optik di Jalan Tol

JAKARTA -- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk memang tengah giat memodernisasi jaringan (akses network) dengan memasang kabel fiber optik. Selain mengembangkan proyek sendiri, perusahaan yang familiar dengan nama Telkom itu membuka peluang bekerjasama dengan perusahaan lain.

Gayung pun bersambut. PT Jasa Marga (Persero) Tbk rupanya tengah ngebet ingin menjajal lini bisnis anyar di bidang jaringan kabel fiber optik. Jadilah, kedua perusahaan plat merah itu bersepakat membangun bisnis itu.

Untuk mewujudkan rencana itu, Telkom dan Jasa Marga akan membikin perusahaan patungan. Saat ini kongsi bisnis kedua perusahaan itu telah sampai pada tahap pembahasan rencana bisnis. "Saat ini masih membahas rencana bisnis, mudah-mudahan perusahaan patungan ini bisa berdiri pada akhir tahun nanti," harap Direktur Utama Telekomunikasi Indonesia Arief Yahya, Rabu (1/10).

Dihubungi secara terpisah, Direktur Keuangan Jasa Marga Reynaldi Hermansyah mengatakan jika inisiasi pembangunan perusahaan patungan itu berasal dari kedua belah perusahaan. "Joint venture ini menunjukkan keseriusan kami untuk serius menggenjot bisnis non-tol. Kami ingin serius di bisnis properti, serat optik dan pemeliharaan tol," beber Reynaldi.

Pada tahap awal perusahaan patungan Telkom dan Jasa Marga akan membangun sekitar 400 kilometer (km) kabel serat optik. Lokasi pembangunan jaringan itu adalah sekitar tol milik Jasa Marga.

Lantaran masih dalam tahap pembahasan, Arief hanya bisa menyebutkan jika porsi kepemilikan saham Telkom dan Jasa Marga pada perusahaan patungan itu nanti relatif berimbang. "Kalau untuk investasinya, masih dihitung. Namun secara kasar jika membangun 400 km dibutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar," ungkap Arief.

Tak terkait e-toll

Jika target pembentukan perusahaan patungan itu terealisasi pada akhir tahun, perusahaan patungan itu akan memulai pembangunan jaringan kabel serat optik pada tahun depan. Perkiraan Telkom, pembanguna jaringan itu rampung dalam waktu setahun.

Sayangnya Telkom belum bisa membagikan informasi target pendapatan. Dus, tak ketahuan bagaimana skema bagi hasil antara perusahaan berkode TLKM di Bursa Efek Indonesia itu dengan Jasa Marga, kelak pasca jaringan kabel serat optik beroperasi.

Setali tiga uang, Jasa Marga juga merahasikan informasi ekspektasi kongsi bisnisnya bersama Telkom. Reynaldi tak mengungkapkan bidikan pendapatan Jasa Marga di bisnis yang digelutinya itu.

Yang pasti dalam jalinan kerjasama bersama, Telkom hanya berkecimpung dalam pengembangan bisnis kabel serat optik saja.  "Kami tidak akan mengurusi e-toll karena e-toll adalah hal yang berbeda, bukan infrastruktur," tegas Arief.

Sebelumnya pernah diberitakan Jasa Marga menggandeng Telkom untuk menggarap sistem di gerbang tolnya atau on board unit (OBU). Oleh karenanya, Telkom berkepentingan menggarap sistem electronic road pricing (ERP).

Gencar pengembangan kabel serat optik Telkom juga terlihat dengan aksi perusahaan melalui anak perusahaannya, Telkom Akses yang menggandeng PT Abhimata Citra Abadi dan konsorsium Fiberhome Technologies Indonesia. Kerjasama itu untuk mempercepat pengadaan pemasangan 10 gigabit capable passive optical network (XGPON) demi penetrasi broadband di Indonesia.

Krisis Air, Petani Terpaksa Pakai Air Limbah Sirami Tanaman

MAGELANG - Sejumlah petani di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang menyiasati kurangnya air irigasi dengan memanfaatkan air dari limbah rumah tangga untuk menyiram tanaman mereka.
Menurut petani di lereng gunung Merbabu ini, hal itu dilakukan karena mereka khawatir terancam gagal panen saat musim kemarau ini.

Salah satu petani, Medi (35) mengatakan, penggunaan air limbah rumah tangga itu dilakukannya sejak dua bulan terakhir tidak turun hujan sama sekali.

Medi biasanya mengambil air limbah rumah tangga dari selokan di desa, untuk menyirami 3.000 meter persegi tanaman cabai miliknya.

“Penyiraman saya lakukan seminggu sekali. Sekali penyiraman dia bisa menghabiskan 20 jeriken air limbah dengan kapasitas per jeriken 25 liter. Air limbah adalah satu-satunya air yang dapat dimanfaatkannya untuk pertanian,” kata warga Wonolelo, Sawangan.

Medi mengatakan, dirinya dan sejumlah petani lainnya tidak terlalu memperhatikan dampak penggunaan air limbah terhadap tanaman.

Karena, menurut Medi, meski petani menggunakan air limbah atau tidak, hasil panen sayuran di musim kemarau memang cenderung berkurang 20-30 persen karena kekurangan air.

“Jadi kami tetap saja menggunakan air limbah karena memang kurang air,” jelasnya.

Cisadane Belum Lakukan Pemulihan Pasca Tercemar Limbah

Tangerang - Sungai Cisadane di Tangerang, Banten, belum pernah dilakukan pemulihan pasca tercemar limbah industri maupun domestik.

Staf  Bidang  Pengawasan dan Penegakkan Hukum BPLH Rusdiana Setiawan di Tangerang, Selasa, mengatakan penyebab belum dilakukannya pemulihan karena terbentur masalah anggaran.

Pasalnya, perusahaan yang dikenakan sanksi membayar denda akibat pencemaran limbah, menyetor ke kas negara yakni Kementerian Keuangan.

Kemudian, daerah yang ingin melakukan pemulihan, harus mengajukan proposal terlebih dahulu ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

"Jadi, tidak bisa kita lakukan pemulihan secara cepat. Sebab, kita harus ajukan anggaran dahulu dari denda yang sudah dibayarkan perusahaan tersebut," paparnya.

Adapun nilai denda yang dibayarkan perusahaan yakni dihitung dari biaya operasional pengelolaan limbah oleh pabrik tersebut.

Contohnya, pabrik yang mengeluarkan biaya Rp.100 ribu untuk pengolahan limbah dalam sehari harus membayar sesuai dengan jangka waktu pabrik itu tidak mengelolanya.

"Bila perusahaan itu tidak mengelola limbah selama dua tahun dan biaya pengolahannya sebesar Rp.100 ribu sehari, maka tinggal dikalikan saja sebagai nilai denda," paparnya.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum BPLH Agus Prasetyo, mengatakan Pemkot Tangerang telah memberikan sanksi kepada tiga perusahaan terkait pencemaran lingkungan.

Salah satu perusahaan tersebut yakni PT. Cussons dengan denda mencapai Rp. 2 miliar. Lalu PT. Â Leo Graha Sukses Pratama yang bergerak dibidang kertas. "Untuk paling besar yakni PT. Cussons," ujarnya.

DKI Gelar "Gebyar Budaya Hari Pariwisata Dunia"

Jakarta  -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) akan menggelar "Gebyar Budaya Hari Wisata Dunia 2014" pada Sabtu (27/9) di Taman Monas, Jakarta Pusat.

"Acara  ini  merupakan  salah satu  upaya  untuk  mewujudkan  Kota Jakarta  sebagai   pusat  budaya  nusantara, destinasi  pariwisata dan budaya utama di Indonesia," kata Kepala Disparbud DKI  Arie Budhiman di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, gebyar  budaya  tersebut  akan  menampilkan  berbagai  budaya nusantara dari  Sabang hingga Merauke, sekaligus mengeksplorasi keanekaragaman budaya tradisional nusantara.
Kegiatan itu, sambung dia, juga akan menjadi media apresiasi terhadap keragaman seni budaya nusantara sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang patut dibanggakan.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin meningkatkan promosi keragaman event seni budaya nusantara sebagai daya tarik pariwisata di Kota Jakarta," ujar Arie.

Dia pun berharap acara tersebut mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya nusantara yang beraneka ragam sebagai kebanggaan bangsa Indonesia.

"Kegiatan ini juga digelar untuk mendorong kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya pariwisata sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang berkelanjutan," tutur Arie.
Hari Pariwisata Dunia atau World Tourism Day (WTD) telah ditetapkan oleh United Nation World Tourism Organization (UNWTO) dan dirayakan setiap 27 September.

"Hari Pariwisata Dunia juga merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk terus menggali dan mengembangkan potensi pariwisata, khususnya Jakarta sebagai ibukota negara," ungkap Arie.

Dalam acara itu, akan ditampilkan berbagai produk pariwisata, yakni wisata budaya dan sejarah, wisata alam dan ecowisata dan wisata olah raga rekreasi, diantaranya selancar, menyelam, kapal layar, golf, sepeda dan maraton.

Ribuan Pohon Sawit Di Barut Habis Terbakar

Muara Teweh  -  Sedikitnya 1.000-an pohon kelapa sawit di lahan seluas tujuh hektar milik warga di Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah, habis terbakar.
"Ribuan pohon kelapa sawit itu dipastikan mati  karena kondisi habis terbakar," kata pemilik kebun kelapa sawit itu. Irwansyah ketika ditemui di Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru, Selasa malam.

Menurut Irwansyah, dirinya tidak mengetahui secara pasti kapan kebun kelapa sawitnya itu terbakar, namun hal itu baru diketahuinya pada Selasa (30/9) sore, saat dia melihat kebun yang dilakukannya hampir setiap pekan.

Saat dirinya melihat kebun itu kondisinya sudah habis terbakar. Meski ada pohon yang tidak terbakar namun jumlahnya sedikit.

"Saat saya di kebun, masih ada sisa asap yang masih menyala di beberapa pohon sawit, diperkirakan kelapa sawit itu terbakar bisa siang kemarin atau malam," kata Irwansyah yang juga menjabat Kepala SMPN-3 Muara Teweh ini.

Dia mengatakan, penyebab kebakaran masih belum diketahui, apakah disengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau ada penyebab lainnya.

Kebun kelapa sawit miliknya itu terletak jauh dari jalan atau sekitar 700 meter dari jalan raya desa Malawaken menuju Kecamatan Teweh Timur.  Di samping itu di sekitar kebunnya tidak ada aktivitas warga lainnya yang membuka ladang.

"Akibat  terbakarnya  ribuan pohon  kelapa  sawit  itu, saya  mengalami kerugian sekitar Rp. 60 – Rp. 70 juta," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barito Utara, Guntur Pardede mengatakan pemerintah kabupaten setempat kini menetapkan status siaga bencana asap, seiring bertambah tebalnya kabut asap yang melanda daerah setempat akibat kebakaran lahan.

"Dengan status ini maka pemerintah daerah dan masyarakat diminta siaga terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Menurut Pardede, kabut asap yang melanda salah satu kabupaten pedalaman Sungai Barito ini diduga akibat terbakarnya sejumlah lahan, ladang dan kebun di kawasan kota Muara Teweh dalam beberapa hari terakhir.

Sejumlah kawasan yang terbakar itu berhasil dipadamkan oleh relawan, petugas pemadaman kebakaran dan masyarakat setempat.

"Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap pemukiman dan kawasan yang rawan terjadi kebakaran. Selain itu jangan membakar lahan secara sembarangan," katanya.
Pardede mengatakan untuk menghadapi kondisi bencana kabut asap ini pihaknya melakukan pemantauan keliling bersama aparat desa dan kecamatan melakukan sosialisasi terhadap rawan api dan menjaga kesehatan akibat kabut asap ini.

Pihaknya juga telah membagikan ratusan masker untuk masyarakat setempat, guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang dialami warga.

"Pemberian masker ini dilakukan secara bertahap untuk masyarakat di daerah ini," ujarnya






Komisi Garam Temukan Praktik Niaga Tak Sehat

Pamekasan  -  Ketua  Komisi  Garam  Pamekasan, Jawa Timur,  Amiril,  menemukan adanya praktek tata niaga garam yang tidak sehat yang selama ini berlaku  di  masyarakat  dan  cenderung  kurang  mendidik, bahkan merugikan petani garam.

"Praktek tata niaga garam yang menurut hemat kami kurang sehat itu pada pola pembelian dengan sistem sak," kata Amiril di Pamekasan, Jumat.

Biasanya, kata dia, pedagang membeli garam per sak, dalam artian satu sak itu dihutung setengah kwintal dan jika dua sak dianggap 1 kwintal.

Padahal, dalam satu sak biasanya dalam kisaran 55 kilogram hingga 60 kilogram.
"Memang pola pembelian seperti ini dianggap hal yang biasa, karena selama ini memang biasa terjadi di masyarakat," katanya.

Akan tetapi, katanya, praktik pembelian garam seperti itu, jelas kurang mendidik, kurang transparan dan juga merugikan pada petani garam.

Akan sangat ideal, katanya, jika  pedagang  melakukan  pembelian secara transparan, tidak mengecoh petani seperti yang selama ini terjadi.

"Kalaupun  harga  garam  dibeli  dengan harga tinggi, namun dalam proses tata niaga tidak sehat, ini kan juga tidak baik," katanya.

Selama ini, terang Amiril, memang belum ada pihak-pihak yang memperhatikan secara saksama praktik tata niaga garam yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh pedagang.

Kalaupun ada perhatian, sejauh ini hanya terbatas pada tata niaga tembakau dan untuk  garam  perhatian pemerintah  belum  mengarah  pada praktik  tata niaga  yang terjadi di lapangan.
Padahal, katanya, di satu sisi, Madura justru lebih dikenal sebagai Pulau Garam dibanding tembakau. Maka idealnya, tidak hanya tembakau yang diperhatikan pemerintah, namun juga praktik tata niaga garam itu.

"Menurut hemat saya, jika pedagang mempraktikkan pola tata niaga dengan sehat, maka kemitraan yang baik antara pedagang dengan produsen garam akan lebih terjalin dengan baik," kata Amiril.

Mantan Rektor Universitas Madura (Unira) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, dukungan media juga penting untuk menciptakan proses tata niaga garam berlangsung dengan baik, jujur dan transparan.  Disamping pentingnya menyajikan informasi yang mendidik, guna membangun kerja sama yang baik antara petani, pedagang dan pihak pabrikan. (bd)

Jaksa Penuntut Umum Akan Membuktikan Kapallo Bersalah Penasehat Hukum Tantang JPU di Persidangan Ada

TAPTENG, BM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hiras Silaban selaku JPU yang menangani kasus perkara ilegal logging terdakwa Saparuddin Simatupang alias Kapallo pada tahun 2006 silam, menerima tantangan Penasehat Hukum Kapallo yaitu Deni Silver dan akan membuktikan kesalahan Kapallo di Persidangan. Hiras mengatakan, bahwa ia akan membuktikan kesalahan terdakwa Kapallo dalam sidang berikutnya di Pengadilan Negeri (PN).

“Kalau untuk membuktikan Kapallo bersalah yah kita akan buktikan di sidanglah nanti, kalau bersalah atau tidaknya nanti terdakwa Kapallo, ya itu tergantung putusan hakim, karena itu wewenang hakim,”ujar Hiras.

Dikatakannya lagi, tidak dibacakannya eksepsi terdakwa Kapallo, menurutnya sesuai dengan prosedur dalam KUHP  karena tidak adanya eksepsi yang diajukan, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang berikutnya  karena  JPU  tidak perlu membuat tanggapan karena tidak adanya eksepsi.

Kalau mereka tidak membuat eksepsi ya kita akan lanjutkan agenda sidang berikutnya karena, dakwaan itu kan dari jaksa dan kalau mereka tidak membuat eksepsi, ya kita tidak perlu membuat tanggapan. Kita tinggal lanjutkan sidang berikutnya dengan menghadirkan saksi-saksi,”pungkasnya.

Ditanya soal pernyataan Penasehat Hukum Kapallo yaitu Deni saat di persidangan yang berlangsung beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa telah pernah membacakan eksepsi terkait kasus perkara Kapallo, Jaksa Hiras mengatakan ia tidak mengetahui hal tersebut  dikarenakan persidangan terhadap terdakwa Kapallo saat ini adalah sidang baru.

“Saya gak tau kalau adanya eksepsi pada persidangan yang dulu. Yang pasti kan kita mengikuti sidang yang ini, jadi sesuai prosedur persidangan yaitu dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi, dan seterusnya. Jadi, ini kan mereka tidak eksepsi, ya kita lanjut sidang berikutnya lah, karena ini kan sidang baru,”ucapnya.

Hiras juga menjelaskan, bahwa sidang kasus perkara ilegal logging terdakwa Kapallo yang bergulir saat ini tidak berdasarkan pada persidangan yang lalu, dikarenakan sidang yang bergulir saat ini menurutnya adalah, sidang baru terhadap terdakwa Kapallo.

Ditegaskannya kembali, bahwa Kapallo dijadikan terdakwa dikarenakan telah menyuruh orang melakukan penebangan kayu di Hutan Negara. Sementara tantangan Penasehat Hukum Kapallo di persidangan meminta, agar JPU harus benar-benar membuktikan keterlibatan Kapallo dalam kasus ilegal logging sesuai dengan dakwaan yang disangkakan kepadanya. Penasehat Hukum Kapallo merasa bahwa pembacaan eksepsi tidak perlu karena dulunya eksepsi sudah pernah di bacakan di dalam persidangan. (SH)


Sekretaris LSM Merah Putih Citra Manullang : Bonaran Situmeang Lanjutkan Konsep Tapanuli Group

TAPTENG, BM - Pada awalnya janji politik Bonaran Situmeang, SH, M.Hum pada waktu kampanye pemilihan kepala daerah Kab. Tapteng sangatlah bagus, bahkan banyak lapisan masyarakat mengungkapkan bahwa inilah saatnya pembangunan di Kab. Tapteng akan merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Tapteng. Akan tetapi harapan tersebut hanyalah ibarat mimpi saja dan hanya janji-janji.  Sudah dua setengah tahun pemerintahan Bonaran Situmeang, ternyata konsep pembangunan di Kab. Tapteng adalah konsep yang pernah dirancang oleh Bupati sebelumnya yakni Tuani Lbn Tobing yaitu konsep Tapanuli Group dan konsep tersebut sampai sekarang masih dilanjutkan oleh Bonaran Situmeang, demikian ujar sekretaris LSM Merah Putih Citra Manullang kepada wartawan belum lama ini.

Ungkapnya kembali, janji politik Bonaran seperti pembangunan Parawisata Sejuta Pesona, pembangunan wisata sejuta pesona tidak sungguh-sungguh. Terbukti dengan tidak adanya perbaikan jalan yang ada, termasuk jalan di sekitar wisata, bahkan konsep yang dilanjutkannya dari Tapanuli Group tidak sepenuhnya di teruskan seperti, jalan Aek Tolang menuju Aek Horsik dan Rampa Poriaha serta terminal baru yang sampai saat ini belum ada, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pembangunan di Tapteng di masa pemerintahan Bonaran Situmeang tak ada yg signifikan, bahkan secara psikologisnya masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Tapteng merasakan tekanan yg luar biasa. Sikap arogan dan pembodohan yang dilakukan Bonaran selaku Bupati misalnya,  pemutasian Pegawai Negeri Sipil tanpa prosedur yang benar, Pemilihan Kepala Dinas (Kadis) dan Kepala Sekolah (Kepsek) tanpa memperhatikan kualitas dan kepemimpinan, namun yang diutamakan adalah pertimbangan yang semata-mata hanya karena factor ‘X’ saja, pungkasnya. (SH)

Terkait Kasus Pembunuhan Wanda Sampai Saat Ini Belum Terungkap

TAPTENG, BM - Terkait kasus pembunuhan Alm. Nur Ainun br Panjaitan alias Wanda yg sudah dua tahun ini belum  terungkap, serta belum jelas penyelidikan di Polres Tapteng. Sanggam Tambunan, SH yang merupakan salah seorang pengacara/advokat di wilayah Sibolga/Tapteng mengatakan kepada wartawan, kasus pembunuhan dan kematian Wanda sampai saat ini masih menjadi tanda tanya bahkan suatu keheranan, sebab dua tahun sudah kasus ini belum jelas bagaimana perkembangannya.

Hasil penyidikan dan penyelidikannya sampai saat ini berkembang informasi di media massa maupun di masyarakat, bahwa banyak orang yang terkait dan berkepentingan dalam hal kematian dan pembunuhan Wanda ini, namun selaku praktisi hukum dan masyarakat kita berharap, agar kasus ini segera terungkap dan siapapun di balik semua peristiwa ini adalah hak dan kewajiban kepolisian khususnya Polres Tapanuli Tengah untuk membongkar dan mengungkapkan siapa saja yang ikut serta dan siapa pelaku yang sesungguhnya.

Sanggam Tambunan saat ditemui wartawan di Kantor Pengadilan Negeri Sibolga,  pekerjaannya sebagai pengacara/advokat, kebetulan pada saat itu hendak mengikuti persidangan sebagai penasehat hukum dalam suatu kasus tindak pidana kembali menuturkan, bahwa kasus pembunuhan Wanda selama ini sudah ada yang di jadikan tersangka oleh pihak Polres Tapanuli Tengah yakni Rudolf Situmeang, tetapi dalam perkembangan kemudian tidak jelas terhadap penetapan Rudolf Situmeang sebagai tersangka, oleh sebab itu pihak Polres Tapanuli Tengah dalam hal ini patut untuk dipertanyakan.

Dalam proses hukum yang sedang berjalan mengenai kasus pembunuhan Wanda yang berlokasi di Hotel Bumi Asih Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 304 lantai tiga, menurut informasi hotel tersebut diduga memiliki kontrak kerja dengan Pemkab Tapteng.

Pihak Polres Tapanuli Tengah dalam mengungkapkan kasus ini sudah berjalan selama dua tahun. Sudah dua kali menyerahkan berkas perkara kepada pihak kejaksaan tetapi pihak kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas perkara tersebut kepada pihak Polres Tapanuli Tengah karena berkas perkara tersebut belum lengkap (P-19) yang pada saat itu jaksa penuntutnya adalah Nazaruddin Harahap, SH.

Menurut Sanggam, ketika berkas itu dikembalikan itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab polisi atau Polres Tapanuli Tengah untuk melengkapi apa yang merupakan petunjuk yang telah diberikan oleh pihak kejaksaan sebab hal ini merupakan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan KUHAP. JPU tidak mungkin mau menerima berkas perkara yang belum lengkap, kalau tidak lengkap berkas perkara lalu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sibolga. Kita yakin bahwa ketika dipersidangan pihak pengadilan ataupun hakim akan membebaskan tersangka  karena tidak memenuhi unsur dalam persidangan ataupun dalam hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  Dalam hal  ini polisi seharusnya dituntut untuk melengkapi semua berkas perkara, baik itu bukti-bukti yang dapat di jadikan untuk melengkapi berkas  perkara tersebut dan pihak Polres Tapanuli Tengah harus bersedia apa saja yang dimintakan oleh pihak Kejaksaan Sibolga dalam memenuhi berkas perkara tersebut, ujarnya.

Selanjutnya Sanggam menegaskan, informasi yang didapatkan dan yang berkembang, bukti-bukti seperti alat kamera atau kamera CCTV yang ada di hotel tersebut tidak lengkap, justru momen-momen dimana dibutuhkan terkait mengenai pembunuhan kematian Nur Ainun br. Panjaitan alias Wanda, kamera CCTV tersebut tidak ada atau isu yang berkembang diduga kuat sengaja disembunyikan atau dihilangkan, demikian juga saksi-saksi bahwa katanya ada yang diintimidasi oleh pihak tertentu, sehingga saksi ini tidak jelas dimana keberadaannya. Oleh sebab itu hal seperti ini tidaklah boleh terjadi dan jangan sempat ada kesan masyarakat bahwa ada hal yang sengaja disembuyikan ataupun ditutupi, dalam mengungkap siapa sebenarnya yang terkait dalam peristiwa pembunuhan ini, sehingga penyidik tidak mampu memberikan dan melengkapi berkas perkara yg di minta oleh pihak kejaksaan.

Ungkapnya kembali, dalam kasus ini boleh saja ada pihak-pihak yang terkait tetapi tidak menuduh, dugaan ada oknum-oknum yg terkait dalam pembunuhan kematian Wanda sah-sah saja. Selaku praktisi hukum Sanggam Tambunan, SH mengatakan, bahwa informasi yang beredar perbuatan yang menghilangkan nyawa Wanda bukanlah satu orang saja, seperti itu informasi yang sedang berkembang, tetapi selama ini pihak Polres Tapanuli Tengah masih menjadikan satu orang sebagai tersangka yaitu Rudolf Situmeang. Kalaupun ada dugaan pihak lain yang turut serta tetapi pihak Polres Tapanuli Tengah belum menetapkannya, sepertinya dalam kasus ini pihak Poldasu juga sudah pernah datang dan ikut dalam menuntuskan kasus ini, namun belum ada titik terangnya dan pihak Kompolnas seharusnya ambil bagian ataupun turut serta dalam mengungkap kasus pembunuhan Wanda ini.

Sanggam Tambunan yang selama ini di kenal sebagai pembela hak seseorang  yang dizolimi dan diintimidasi dalam hukum, mengharapkan kepada pihak Polres Tapanuli  Tengah  agar secepatnya dan proaktif dalam mengungkapkan kasus pembunuhan Wanda,  sebab  apabila dibiarkan hal ini tanpa ada proses hukum yang berjalan dan tidak dapat dibuktikan siapa pelaku sebenarnya ini  merupakan suatu misteri. Suatu saat dapat terulang kembali dengan kasus yang sama dan seharusnya kalau seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka harus di proses jangan dibiarkan mengambang begitu saja.  Padahal yang  dituduh  sebagai tersangka pada saat ini sudah menjadi tersangka, hal ini suatu keanehan.

Sementara isu yang berkembang, ada pejabat yang terkait dan juga ada elit politik  yang menjadikan Rudolf sebagai tersangka dan dikorbankan. Seharusnya penyidik apabila memang tidak bisa membuktikan bahwa Rudolf Situmeang sebagai pelaku, membuat SP3 dan batal demi hukum dan pihak polisi dalam hal ini Polres Tapanuli Tengah  haruslah mengungkap siapa sebenarnya pelaku utama dalam kasus ini. (SH)

Bonaran Di Upa-Upai Wartawan dan LSM Sibolga Tapteng

TAPTENG, BM - Raja Bonaran Situmeang, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Tapanuli-tengah yang sudah berstatus tersangka di KPK, dalam kasus penyuapan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dalam sengketa Pilkada Tapteng tahun 2011 yg lalu, di upa-upai beberapa orang oknum insan pers dan LSM Sibolga/ Tapteng di gedung rumah dinas Bupati Tapanuli Tengah yang dihadiri jumlahnya tidak signifikan dengan jumlah wartawan dan LSM yg ada di wilayah Sibolga Tapteng dalam melaksanakan tugas sebagai kontrol sosial.

Makmur Pakpahan Ketua Harian Asosiasi Wartawan dan LSM Sibloga/Tapteng mengungkapkan kepada wartawan, langkah ataupun kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang teman-teman insan pers dan LSM, melakukan kegiatan mengupa-upai Bupati Tapteng adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan terpuji,  namun perlu kita informasikan kepada masyarakat, terutama kepada seluruh anggota maupun penggurus Asosiasi Wartawan dan LSM (Aswal) Sibolga/Tapteng, walaupun berbagai elemen masyarakat sudah memberikan upa-upa kepada Bonaran yang sudah menjadi status tersangka, bukan merupakan suatu tolak ukur bagi pihak KPK untuk tidak melanjutkan kasus yang sudah berjalan.  Bahkan status Bonaran yang kini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, apabila pihak dari KPK sudah memiliki bukti yg kuat status Bonaran bisa menjadi terdakwa hal itu sudah merupakan aturan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Makmur kembali menuturkan, penggeledahan yang dilakukan oleh pihak KPK di rumah dinas dan di ruangan dinas kerja Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah sampai sekarang masih pertanyaan besar.  Bukti apa saja yang sudah mereka bawa sebagai bahan dalam kasus yang menjadikan Bonaran sebagai tersangka.

Jangan pernah berfikir kegiatan upa-upa yang dilakukan masyarakat bukan merupakan suatu jaminan bahwa Bupati Tapteng yang kini memiliki konsep sejuta pesona dapat melepaskan diri dari jeratan hukum yang sedang ditangani KPK. Jangan-jangan bukti yang dibawa oleh KPK bisa menjerat Bonaran dengan kasus yang lain, seperti pencucian uang ataupun bisa dijerat dengan kasus lain.  Itupun masih tahap dugaan, tapi kita yakin bahwa KPK akan mampu mengungkapkan dan segera membuka tabir permasalahan ini, ujar Makmur.

Dijelaskannya kembali, Raja Bonaran Situmeang istilah anak muda sekarang dengan kasus yg menjeratnya di KPK sudah galau, sehingga berusaha menghibur diri sendiri. Sangat mustahil dan jarang terlepas apabila seorang pejabat siapapun orangnya bila pihak KPK sudah menetapkan menjadi tersangka dapat terlepas. Apakah Bonaran membuat suatu acara seperti upa-upa merupakan salam terakhir untuk elemen masyarakat maupun kepada pihak lain, seperti wartawan dan LSM Sibolga/Tapteng yang tidak bergabung di Asosiasi Wartawan dan LSM Sibolga/Tapteng, pungkasnya. (SH)


Pengangkatan Honorer di Kapuas Hulu Menimbulkan Pro-Kontra

KAPUAS HULU, BM - Kita patut syukuri dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengangkatan tenaga honorer, baik k1 ataupun k2, yang mungkin sebagai balas jasa atas pengabdian tenaga honorer tersebut kepada pemerintah daerah Kapuas Hulu dan pengangkatan tersebut tidak terlepas dengan aturan yg telah dibuat oleh Menpan. 
 
Bicara aturan dari Menpan itulah membuat pro kontra antara sesama tenaga honorer dan beda pendapat pun terjadi.  Itu  terlihat dari maraknya pembicaraan di warung-warung kopi yang ada di Putussibau. Di sela-sela warung kopi, wartawan Berita Metro mewawancarai seseorang yang bernama Rajai, SE yang akrab di panggil Aleng warga Kedamin Hulu dan beliau juga mantan wartawan di salah satu media yg mengikuti perkembangan masalah pengangkatan honorer.

Ini susah mau diomongkan kata Aleng ketika kita bicara aturan pengangkatan tenaga honor(Data Base) baik K1 atau K2.  “ Kita omong kan pun berbuih-buih, percuma paling kita dianggap orang gila alias stress, apalagi setelah saya gagal dalam pencalegan,” gurauan beliau….. “ Tpi ndak diomong yang terjadi pada faktanya banyak yang sudah menyimpang dari aturan yg telah dibuat oleh Menpan dan yang mau kita salahkan siapa???? wajar-wajar saja banyak tenaga honorer yang sudah sesuai dengan syarat tapi tidak diutamakan berkomentar.” 

“ Aturan Menpan ini sudah jelas, pengangkatan honorer adalah tenaga honor yang telah honor selama 5 tahun tidak terputus-putus dan digaji lewat dana APBD (K1), begitu juga tenaga honor yang dibayar non APBD (K2) artinya yang tahu mereka ini benar-benar honor sesuai dengan aturan yang ada adalah Kepala Dinas. Dimana orang tersebut bekerja karena syarat mutlak dalam pemberkasan, salah satunya absensi yang ditandatangani kepala, setelah itu slip gaji dll. Artinya jika terjadi pemalsuan data atau sebagainya, dugaan saya ini ada permainan, cuma kita tidak tahu pasti di tahap mana yang mereka sulap, “ujar Rajali.

Saya menghimbau kepada semua pihak baik LSM, Kejaksaan, Kepolisian, BKD, BKN untuk melakukan kroscek ke lapangan untuk melihat fakta yang terjadi letak kesalahan nya dimana?? dan jika terbukti ada tenaga honor yang main sulap melalui tangan siapapun harus dipecat dan dituntut hukum yang berlaku.(M.ISA)

Pemkab Butuh Sinergi dengan Legislatif Guna Pembangunan di Kubu Raya

KUBU RAYA, BM - Bupati Kubu Raya, H. Rusman Ali, SH mengatakan, bahwa Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ini memiliki daerah yang cukup luas, namun memiliki data yang terbatas, tentu sinergisitas peran antara Eksekutif dengan Legislatif sangat dibutuhkan. “katanya” usai acara Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, Masa Bakti 2014-2019, di Kantor Bupati Kubu Raya, Jalan Sukarno-Hatta, Sungai Raya, Rabu (17/9) lalu.

Kadang timbul perbedaan pendapat antara Legislatif dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, hal tersebut mesti disikapi dengan bijaksana, ujar Bupati. "Kita berharap jangan sampai ada dusta dan fitnah di antara kita, “pinta Bupati.

Untuk itu, kata Bupati, perlu kerjasama yang baik sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan dan dapat dinikmati manfaatnya dalam memajukan Kubu Raya ini demi mencapai kesejahteraan bersama, imbaunya.

Selain itu, Bupati juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, periode 2014-2019.  Dia berharap bahwa anggota dewan yang baru dilantik, periode 2014-2019  ke depannya secara bersama-sama bisa bekerja dengan Pemkab guna membangunan Kubu Raya ini, cetusnya.

Bupati juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Anggota DPRD Kubu Raya, Periode 2009-2014, yang telah memberikan baktinya demi kemanjuan daerah selama ini, pungkasnya. (**Umar)

RDTR Kota Pontianak Akan Jadi Rujukan Perizinan

PONTIANAK, BM - Rancang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang disampaikan Pemerintah Kota Pontianak saat ini merupakan yang pertama di Kalimantan Barat.    RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi. Aspek yang termasuk dalam penyusunan RDTR Kota Pontianak, mulai dari infrastruktur, pengaturan zona, sarana transportasi, hingga drainase dan lainnya.

Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, H. Fuadi Yusla menyampaikan dengan RDTR Kota Pontianak yang lebih terperinci ini akan dapat mempermudah kinerja petugas di lapangan. Jika RTRW skalanya 1:25.000, dengan RDTR skalanya bisa mencapai 1:5.000, ungkapnya disela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) terkait laporan pendahuluan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Pontianak oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan Kota Pontianak, bertempat di Hotel Kapuas Palace, Pontianak.

Dijelaskan Fuadi bahwa RDTR ini akan dijadikan Perda nantinya. Untuk menyusun RDTR Kota Pontianak “katanya” dimana akan menjadi rujukan perizinan seperti mendirikan bangunan (IMB). Dengan RDTR ini merupakan rencana yang lebih terperinci tentang masalah Tata Kota, Ruang dan Wilayah yang nantinya akan dijadikan rujukan terkait mengenai perizinan ke depannya, jelas Fuadi

Juga mengenai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini “katanya” akan menjadi informasi awal untuk menyusun RDTR Kota Pontianak, nantinya  akan dijadikan suatu Peraturan Daerah (Perda) sebagai bentuk operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Pontianak, paparnya.

Ditambahkan oleh Fuadi, terkait mengenai usulan masyarakat tentang peruntukan lahan, dimana selama ini menyangkut surat-menyurat hanya didapat berdasarkan usulan yang diajukan dari masyarakat berdasarkan sertifikat tanah. Dengan adanya RDTR akan mempermudah kinerja petugas dalam menentukan titik lokasinya dengan cepat dan jelas, pungkas Kadis. (**Umar)